Ini Upaya Muluskan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

- Editor

Kamis, 13 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), menghadiri Workshop Pembentukan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Tanah Bumbu di Hotel Hill Mar Kecamatan Simpang Empat, Kamis (13/07/2023)

Kegiatan yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Selatan ini dalam rangka pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan lembaga adat di wilayah Kalimantan Selatan termasuk di Tanah Bumbu.

Kepala Bakesbangpol Tanbu Nahrul Fajeri, S.Pd., MPd, menyampaikan Pemerintah Daerah memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Hal ini merupakan upaya konkret bersama, dalam menjaga dan menghormati warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebelumnya telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2015 yang mengatur tentang pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan lembaga adat, serta Lembaga Adat itu sendiri.

Dalam penyusunan perda terkait lembaga adat nanti, Pemkab tetap mengacu pada Perda tersebut, khususnya dalam hal pengembangan dan pelestarian lembaga adat agar tetap sejalan dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan.

“Sebelum Perda ditetapkan, Pemkab sangat mengedepankan kajian yang mendalam, baik dari segi teknis maupun administrasi legal formal,” terangnya.

Dengan demikian, Perda yang dihasilkan dapat sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Proses kajian ini merupakan tahapan penting yang memastikan kelancaran implementasi perda tersebut, serta menjaga keselarasan dengan regulasi yang berlaku di tingkat nasional,” tutupnya.

Dengan adanya Perda Nomor 8 tahun 2015 dan kajian yang cermat dalam penyusunan perda lembaga adat, diharapkan pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat dapat berjalan dengan baik. (Arunika)

Berita Terkait

Kemenag Sebut Hanya 149 Pelaku Usaha Miliki Sertifikasi Halal
Disnakertrans Gelar Pelatihan Barbershop
Kesbangpol Gelar Rakor Persiapan Pilkada 27 November 2024
PUPR Usulkan Bendungan Kusan Masuk RPJMN Bappenas
Dinas LH Ajak Pedagang Gunakan Kantong Ramah Lingkungan
Dinas LH Terbitkan Edaran Kurangi Penggunaan Plastik
FAD Tanbu Usung Anak Merdeka dari Kekeransan dan Perkawinan
FKP Diharapkan Mampu Dorong Kualitas Layanan Terbaik

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 16:48 WIB

Kemenag Sebut Hanya 149 Pelaku Usaha Miliki Sertifikasi Halal

Jumat, 12 Juli 2024 - 16:42 WIB

Disnakertrans Gelar Pelatihan Barbershop

Jumat, 12 Juli 2024 - 16:39 WIB

Kesbangpol Gelar Rakor Persiapan Pilkada 27 November 2024

Jumat, 12 Juli 2024 - 12:12 WIB

PUPR Usulkan Bendungan Kusan Masuk RPJMN Bappenas

Jumat, 12 Juli 2024 - 12:07 WIB

Dinas LH Ajak Pedagang Gunakan Kantong Ramah Lingkungan

Jumat, 12 Juli 2024 - 10:07 WIB

FAD Tanbu Usung Anak Merdeka dari Kekeransan dan Perkawinan

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:36 WIB

FKP Diharapkan Mampu Dorong Kualitas Layanan Terbaik

Kamis, 11 Juli 2024 - 10:33 WIB

Dishub Tanbu Ajukan Anggaran PJU 10 Miliar

Berita Terbaru

Tanah Bumbu

Kemenag Sebut Hanya 149 Pelaku Usaha Miliki Sertifikasi Halal

Jumat, 12 Jul 2024 - 16:48 WIB

Tanah Bumbu

Disnakertrans Gelar Pelatihan Barbershop

Jumat, 12 Jul 2024 - 16:42 WIB

Tanah Bumbu

Kesbangpol Gelar Rakor Persiapan Pilkada 27 November 2024

Jumat, 12 Jul 2024 - 16:39 WIB

Tanah Bumbu

PUPR Usulkan Bendungan Kusan Masuk RPJMN Bappenas

Jumat, 12 Jul 2024 - 12:12 WIB

Tanah Bumbu

Dinas LH Ajak Pedagang Gunakan Kantong Ramah Lingkungan

Jumat, 12 Jul 2024 - 12:07 WIB