DPRD Tanbu Bersama Bupati Tinjau Lokasi Jalan longsor Akibat Pertambangan

- Editor

Kamis, 29 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu turut hadir dalam peninjauan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar ke lokasi Jalan Nasional longsor akibat aktifitas tambang di Desa Satui Barat Kecamatan Satui, Kamis (28/9/2022).

Berikut nama-nama anggota DPRD yang hadir meninjau lokasi Jalan Nasional yang longsor akibat aktifitas tambang batubara.

Tarmiji dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ernawati fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hamsiah Fraksi gabungan Partai Amanat Nasional dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Bupati Tanah Bumbu menjelaskan, sebagai solusi, dibukakan jalan alternatif, sehingga tidak lagi terjadi kemacetan dan tidak mengganggu pengguna jalan.

Baca Juga :  DPRD Tanbu dan Pemda Capai Kesepakatan KUPA PPA 2022
Kadis PUPR Tanah Bumbu Subhansyah, menjelaskan kondisi Jalan Nasional kepada Bupati Zairullah Azhar
Kadis PUPR Tanah Bumbu Subhansyah, menjelaskan kondisi Jalan Nasional kepada Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar

Selanjutnya, Bupati Tanah Bumbu akan melaporkan kepada DPR RI tentang kejadian Jalan Nasional longsor akibat pertambangan yang berdekatan dengan Jalan Nasional.

Sebenarnya Bupati Tanah Bumbu telah melayang surat ke pusat agar aktifitas tambang di pinggir Jalan Nasional itu dihentikan, dan tidak mengganggu pengguna jalan serta merusak Jalan Nasional.

“Tapi karena kewenangan itu ada pada pusat, kita posisinya pada menghimbau, makanya saya berharap undang-undang (mengenai tambang) kedepannya tidak lagi sepenuhnya oleh pusat, tapi daerah dilibatkan,” terangnya.

Baca Juga :  Fraksi Gerindra Tanbu Tanyakan Sistem Evaluasi Realisasi Program 2024

Peristiwa Jalan Nasional longsor akibat tambang seharusnya tidak terjadi, namun sangat disayangkan, katanya, semua kewenangan tambang ditarik ke pusat. sehingga Bupati hanya bisa menghimbau ke pusat.

“Menurut saya, ini kan kasusnya jelas ya, soal tambang. Oleh sebab itu saya akan segera ke Jakarta, ke DPR RI mengajukan kepada komisi VII, supaya undang-undang yang ada ini dirubah isinya. Libatkan daerah, kalau tidak, akan terjadi begini terus karena mereka bikin ini seenaknya tanpa melihat di lapangan,” tegasnya. (MAS)

Berita Terkait

Aklamasi, Andrean Atma Maulani Kembali Pimpin PBSI Tanah Bumbu Periode 2026–2030
Rancangan Pendapatan APBD Tanah Bumbu 2027 Capai Rp 2.8 Triliun
Tanah Bumbu Tak Hanya Fokus Pendidikan Formal Tapi Juga Keterampilan Kerja
Ketua DPRD Tanbu Sampaikan Kerja Sama Baik Dapat Hasilkan Produk Hukum Berkualitas
Wakil Ketua DPRD Tanbu Jelaskan Mitra Kerja Komisi III
Ulang Tahun Tony Haryono, Wakil Ketua DPRD Tanbu Sampaikan Harapan dan Do’a
DPRD Tanah Bumbu Setujui Aturan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa
DPRD Tanah Bumbu Usulkan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 13:14 WITA

Aklamasi, Andrean Atma Maulani Kembali Pimpin PBSI Tanah Bumbu Periode 2026–2030

Senin, 12 Oktober 2026 - 21:32 WITA

Rancangan Pendapatan APBD Tanah Bumbu 2027 Capai Rp 2.8 Triliun

Jumat, 9 Oktober 2026 - 13:29 WITA

Tanah Bumbu Tak Hanya Fokus Pendidikan Formal Tapi Juga Keterampilan Kerja

Kamis, 8 Oktober 2026 - 08:44 WITA

Ketua DPRD Tanbu Sampaikan Kerja Sama Baik Dapat Hasilkan Produk Hukum Berkualitas

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Wakil Ketua DPRD Tanbu Jelaskan Mitra Kerja Komisi III

Berita Terbaru

Tanah Bumbu

Diskominfosp Tanah Bumbu Evaluasi Layanan Aduan SP4N LAPOR!

Kamis, 15 Okt 2026 - 18:02 WITA

Tanah Bumbu

Bupati Andi Rudi Latif Dorong Regenerasi Penari Tradisional

Rabu, 14 Okt 2026 - 13:45 WITA

Tanah Bumbu

Dandim Tanah Bumbu Laporan Kesiapan TMMD ke-130 Tahun 2026

Selasa, 13 Okt 2026 - 13:08 WITA