TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melakukan Rapat Koordinasi (Rakoor) monitoring dan evaluasi penanganan bencana longsor di Aula Kantor Kecamatan Mantewe, Jumat (9/8/2024).
Rapat Koordinasi tersebut dihadiri Forkopimda Tanah Bumbu, BPBD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang terlibat.
“Nanti tim monev akan konsultasi ke Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulanan Bencana. Untuk meminta saran dan rekomendasi penanganan status keperluan mendesak terkait penanganan bencana longsor di Mantewe,” kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanah Bumbu, Sulhadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengatakan, Balai Jalan Nasional sangat perlu dukungan dari Forkopimda dan Pemerintah Kalsel untuk menangani dan melakukan pembangunan dengan waktu yang cepat, guna kelancaran akses jalan untuk masyarakat.
Kedepannya, tim monev Tanah Bumbu bersama-sama akan melakukan patroli dan sosialiasasi yang bekerjasama dengan Polisi Kehutanan dan Dinas Kehutanan Kalsel untuk pencegahan penebangan hutan liar di wilayah potensi rawan longsor.
Sementara itu, dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) akan menyediakan pemetaan kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangannya.
“Akan dilakukan sosialisasi terkait keberadaan hutan lindung yang dijaga kelestariannya, dengan adanya penguatan peranan penegak hukum yang lebih optimal serta adanya dukungan penuh dari Kejaksaan Negeri Tanah bumbu,” tambah Sulhadi.
Sehingga dalam kesempatan Rapat Koordinasi ini, Dinas Perhubungan Kalsel juga siap memasang rambu-rambu himbauan peringatan titik-titik rawan longsor di jalan nasional trans Kota Batulicin-Kandangan.
“Dengan diadakannya Rapat Koordinasi dan monev ini, diharapkan baik Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dapat bersinergi untuk segera memikirkan bersama-sama solusi alternatif jalan secara bertahap,” tegas Sulhadi. (E)
