TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tanah Bumbu, Eryanto Rais, menyimak Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Ruang Utama Sidang DPRD Tanah Bumbu, Senin (15/7/2025).
Rapat Parpurna dipimpin Wakil Ketua I, H Hasanuddin, didampingi Wakil Ketua II, Syabani Rasul, dan turut dihadiri para anggota DPRD Tanah Bumbu, Forkopimda, para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta Perusahaan Daerah Tanah Bumbu.
Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) disampaikan melalui juru bicaranya I Wayan Sudarma, Fraksi PKB disampaikan H Fathur Rokhman, Fraksi Gerindra disampaikan H Boby Rahman, Fraksi Golkar disampaikan M Dodi Trinur Rizky, Fraksi PAN disampaikan Maripay, dan Fraksi NasDem Sejahtera disampaikan Hj Ernawati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masing-masing Fraksi menyampaikan catatan, saran, dan pertanyaan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, kemudian menyerahkan dokumen pemandangan umum kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk ditindak lanjuti.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Tanah Bumbu juga memberikan beberapa pertanyaan dan pemandangan umum.
Fraksi PDIP DPRD Tanah Bumbu melalui juru bicaranya I Wayan Sudarma mengatakan, dari semua komponen dan indikator dan paket pencapaian RPJMD Fraksi PDIP berharap dapat mencakup semua aspek yang ada, sehingga dapat meningkatkan kehidupan di masyarakat, adanya penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan, sehingga Kabupaten Tanah Bumbu pada 5 tahun ke depan bisa berjalan, Beraksi menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab melalui penguatan Sumber Daya Manusia dan tata kelola pemanfaatan Sumber Daya Alam berkelanjutan.
Rapat Paripurna ini merupakan bagian penting dari proses transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. (E)
