JAKARTA, Goodnews.co.id – Lima masalah pokok 100 hari pertama kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pertama, Penataan Struktur Kabinet Merah Putih. Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk jajaran Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada kementerian pada masa Presiden Jokowi dengan 34 kementerian.
Penambahan itu terjadi sebab adanya pemecahan pada sejumlah kementerian. Tak jarang, keputusan ini menuai kritik publik dan kementerian pada Kabinet Merah Putih sering digadang-gadang sebagai kabinet gemuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho, mengritik banyaknya jumlah kementerian dalam kabinet baru ini. Ia menilai banyaknya posisi kementerian berpotensi menghambat efisiensi dan eksekusi kebijakan, sebab akan ada kementerian yang menangani bidang yang sama.
“Satu urusan yang mestinya bisa ditangani satu kementerian, kini akan butuh waktu dan sumber daya lebih banyak, karena mesti ditangani banyak kementerian,” kata Yanuar, Senin (21/1/2024).
Yanuar Nugroho juga mengatakan, selain tidak efisien, banyaknya posisi baru akan menguras anggaran yang terbilang cukup besar. Hal ini mengacu pada pembayaran gaji menteri beserta pegawai hingga staf khusus yang bertambah pada kementerian baru.
Kedua, Efisiensi Anggaran Pemerintah. Baru-baru ini, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmar, membeberkan temuan angka fantastis dalam anggaran pengeluaran untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di berbagai kementerian dan lembaga negara yang mencapai nominal tinggi sekitar Rp 44 triliun.
Suhfi Dasco Ahmar mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan efisiensi pada pengeluaran di Kementerian dan Lembaga Negara.
“Bagaimana hal-hal kecil yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga, yang saya kemarin ikuti ada pembelian alat tulis kantor untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp 44,4 triliun, hanya belanja ATK. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang kecil yang coba dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo melakukan efisiensi di kementerian dan lembaga,” ungkap Dasco di Jakarta, Selasa (7/1/2025), dikutip dari Antara.
Kemudian, Suhfi Dasco Ahmar juga menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto akan keras untuk mendampingi kementerian dan lembaga negara bersama dengan aparat penegak hukum, guna mengawal beragam proyek besar. Sikap Prabowo ini menyebabkan beberapa pihak tidak senang.
“Dan banyak juga pihak yang tidak happy kalau kemudian nanti misalnya Pak Presiden Prabowo Subianto agak keras dalam pendampingan-pendampingan di kementerian dan lembaga dengan melibatkan aparat penegak hukum KPK maupun Kejaksaan, dalam rangka mengawal proyek-proyek yang bersifat besar,” tuturnya.
Ketiga, Penguatan pada Kepercayaan Rakyat. Kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Program-program yang diluncurkan sejak awal masa jabatan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat kurang mampu nyatanya mendapat sambutan positif.
Sejumlah ekonom turut menilai bahwa penyaluran subsidi energi dengan skema BLT ini menjadi pilihan tepat daripada pemberian subsidi dalam bentuk barang yang berpotensi salah sasaran.
Pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan, kebocoran subsidi energi kerap terjadi karena tak ada sanksi bagi masyarakat yang menyelewengkan bantuan negara ini.
“Siapa pun bisa membeli tanpa sanksi. Rp 100 triliun itu seharusnya bisa digunakan untuk yang lain,” kata Fahmy, Rabu (6/11/2024).
Menurut Fahmy Radhi, skema penyaluran subsidi BBM lewat BLT bisa menutup kebocoran yang selama ini terjadi.
“Itu relatif tepat sasaran karena akan diberikan ke orang per orang yang memang membutuhkan,” katanya.
Kendati demikian, Fahmy Radhi menghimbau pemerintah agar serius untuk menyelaraskan data antar kementerian dan lembaga ihwal, siapa saja yang berhak menerima subsidi energi melalui BLT ini. Misal, pemerintah dapat memanfaatkan data penerima BLT di Kementerian Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang selama ini sudah digunakan.
Tak hanya itu, kepercayaan publik kembali dituai usai pemerintah mulai memberlakukan insentif dalam bentuk potongan tarif sebesar 50 persen pada pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) selama Januari dan Februari 2025. Adapun insentif ini disebarkan kepada 81,42 juta pelanggan rumah tangga yang mempunyai daya listrik maksimal 2.200 Volt Ampere (VA).
Keempat, Birokrasi dengan Luar Negri. Salah satu hal yang mencolok menjelang 100 hari kepemimpinan Prabowo Subianto adalah sikap politik luar negerinya yang semakin tegas dan proaktif. Pendekatan ini memerlukan dukungan serta penerjemahan yang tepat dari Kementerian Luar Negeri.
Dikutip dari Antara, dalam berbagai forum internasional seperti Shangri-La Dialog, KTT APEC, dan KTT G20, Prabowo Subianto mengemukakan pandangan berani terkait kebutuhan stabilitas global untuk memperkuat kerja sama internasional, sekaligus menyoroti tantangan sosial-ekonomi domestik, termasuk kemiskinan yang masih menjadi persoalan serius.
Di KTT D8, ia mengajak para pemimpin dunia Islam untuk mengakhiri konflik internal dan berupaya menciptakan perdamaian, terutama di tengah konflik Israel-Palestina yang terus berlangsung. Prabowo Subianto menegaskan, suara dunia Islam tidak akan didengar jika masih terjadi perselisihan antar negara muslim.
Selain itu, dalam konteks dunia multipolar, ia juga menyoroti dampak perang di berbagai belahan dunia, seperti di Ukraina, yang memengaruhi arus investasi dan perdagangan global, termasuk di Indonesia.
Selain itu, pada 15 Januari 2025, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menuntaskan pengalihan utang senilai 35 juta dolar AS, atau sekitar Rp 573 miliar untuk kegiatan konservasi terumbu karang di Bentang Laut Kepala Burung dan Laut Sunda Banda.
“Kedua bentangan ini dipilih karena termasuk dalam segitiga terumbu karang dunia atau coral triangle. Ini merupakan kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi. Beberapa penelitian menyebutkan, hampir 75 persen jenis terumbu karang di dunia ada di kawasan segitiga terumbu karang ini,” ucap Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M Firdaus Agung Kunto Kurniawan.
Kelima, Program Makan Siang Gratis. Program ini menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, pada awal pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden. Kebijakan ini ditargetkan kepada lebih dari 3 juta anak Indonesia, baik di sekolah maupun pesantren hingga April 2025.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah pihak mencatat terkait permasalahan pada program Makan Bergizi (MBG). Permasalahan yang muncul mencakup keterbatasan anggaran, kendala distribusi makanan di lapangan, kualitas kandungan gizi pada makanan, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah dari kebijakan tersebut.
Peneliti politik dari Populi Centre, Usep Saiful Ahyar, menilai kebijakan MBG akan menjadi pertaruhan politik bagi Presiden Prabowo Subianto. Usep Saiful Anwar mengatakan, apabila program ini diimplementasikan dengan baik, maka dapat memunculkan kepercayaan pada pemerintah. Begitu pun sebaliknya, jika manajemennya berantakan, hal-hal yang tidak diantisipasi oleh Prabowo Subianto kemungkinan akan terjadi.
“Asalkan di masyarakat itu cukup mendapatkan respons yang baik gitu ya. Itu tidak peduli dengan dampaknya bagi keuangan negara atau pembangunan yang lain,” kata Usep melalui telepon, Rabu (15/1/2025).
Selain tidak meratanya pelaksanaan program, seperti menu yang tidak memenuhi kualitas gizi di berbagai sekolah, ini juga mengacu pada insiden siswa yang mengalami keracunan yang sempat terjadi di SDN Dukuh 05 Sukoharjo pada Kamis 16 Januari 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan, hal tersebut akibat kesalahan teknis pengolahan. Oleh sebab itu, meskipun program ini bertujuan baik, penting bagi pemerintah untuk mengawasi berbagai faktor dalam menjalankan program MBG. (E)
