JAKARTA, Goodnews.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menyiapkan tim blusukan untuk menyelidiki pelaksanaan efisiensi anggaran di daerah.
“Tim Mendagri akan bergerak secara random ke daerah-daerah untuk melihat efisiensi,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Ia menyebut, hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam instruksi tersebut, Tito Karnavian mengatakan, secara khusus ia dimandatkan Presiden untuk melakukan pemantauan efisiensi belanja yang dilakukan para pimpinan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Langkah awal yang telah diambil untuk menjalankan mandat tersebut telah dilakukan Tito dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Surat edaran tersebut meminta efisiensi anggaran dilakukan pemerintah daerah dengan membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar focus group discussion.
Selain itu, juga diatur pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen untuk seluruh perangkat daerah.
Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan penyesuaian belanja APBD TA 2025 yang bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD).
Dalam surat edaran itu, kepala daerah juga diminta agar dalam melakukan identifikasi atas efisiensi belanja tetap memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian delapan misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 program prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.
“Saya sudah mengeluarkan suratnya dulu tentang apa yang harus dilakukan. Dan kepala daerah boleh melakukan efisiensi dan memberitahukan kepada DPRD. Itu untuk memberikan kekuatan kepala daerah agar boleh melakukan realokasi anggarannya, efisiensi,” kata Tito.
Langkah selanjutnya agar pemantauan bisa dilakukan dengan tepat, maka akan dibentuk tim untuk memeriksa langsung ke daerah-daerah bagaimana pelaksanaan efisiensi anggaran yang disiapkan dan diterapkan untuk 2025.
Tim disiapkan efektif setelah Kementerian Dalam Negeri selesai menangani Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
“Nanti saya buat tim. Tadi pagi saya sudah bawa dalam rapat. Nanti selesai rapat urusan PSU ini,” kata Tito. (E)
