Tasawuf, Tak Ada Dalil Anjurkan Berhenti Shalat

TANAH BUMBU – Tak ada dalil yang menganjurkan berhenti melaksanakan shalat, justru sebaliknya berdo’a kekalkan melaksanakan shalat.

Tausiah, setelah shalat Dhuha, disampaikan dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, Ustadz Abdul Hamid, S.Ag, MM, di kantor Bupati Tanah Bumbu mengingatkan pentingnya menjaga shalat, Selasa (10/1/2023).

“Tidak ada satu kajian ilmu pun di dunia ini yang menyatakan shalat itu selesai atau khatam, atau berhenti shalat” kata Ustadz Hamid

Sebagai dalil, ia mengisahkan ketika muazzin iqomad kemudian ma’mum menjawab yang artinya “Ya Allah kekalkanlah aku dalam menjalankan shalat sebagaimana kekalnya langit dan bumi,” katanya.

Ustadz Hamid menerangkan shalat itu dikerjakan seumur hidup sampai bumi dan langit tiada atau kiamat. Itu dari sisi sunnah.

Dari sisi sejarah katanya, Rasulullah menerima perintah shalat di al-Mustawa, langit tingkatan paling tinggi, yaitu tempat dimana Allah memanggil rasulullah melalui peristiwa mi’raj.

Ketika berjumpa dengan Allah, rasulullah mengucapkan salam khusus perjumpaan dengan Allah, yakni “attahiyatul mubarakatus sholawatut toyyibatu lillah.”

Ia menilai itu adalah kalimat salam paling tinggi yang tidak pernah diucapkan kepada manusia kecuali kepada Allah, yang hanya diucapkan antara rasulullah Muhammad kepada Allah.

Kemudian Allah menjawab “Assalamu alaika ayyuhannabiyyu warahmatullahi wabarakatuh.

Sehingga dalam pembahasan tasawuf sering menggunakan dalil “ana min nurillah” (aku diciptakan dari nur Allah) dan seluruh ummat islam itu dari nurku.

Tetapi kata Abdul Hamid, jangan sampai kajian ilmu tasawuf justru membuat seseorang tidak melaksanakan shalat, karena shalat itu tidak ada batas berhenti.

“Semua sudah diatur oleh Allah, ada hamba, ada tuhan. Ada Zat Yang Maha Pencipta, ada yang diciptakan. Tidak mungkin sama. Maka kewajiban kita ini melaksanakan shalat,” katanya.

Shalat Dhuha, tausiah, zikir, dan do’a bersama dihadiri Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Ambo Sakka, Kepala-Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pejabat lainnya. (MAS)