TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Perpustakaan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024.
Kegiatan ini melibatkan Bappedalitbang Tanah Bumbu, Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Dinas PMD Tanah Bumbu, Kementerian Agama Tanah Bumbu, Camat se-Kabupaten Tanah Bumbu, dan Koordinator SMA sederajat se-Kabupaten Tanah Bumbu, bertempat di Ruang Studi Mini Dispersip Tanah Bumbu, Kamis (15/8/2024).
Kepala Dispersip Tanah Bumbu, Yulia Rahmadani, dalam sambutannya mengungkapkan, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kabupaten yang maju, unggul, makmur, religius, dan demokratis, diperlukan program terintegrasi dan berkelanjutan, kususnya dalam pendidikan informal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pendidikan informal salah satunya dapat diakses melalui perpustakaan kecamatan, desa, dan kelurahan, yang menjadi wadah serta salah satu sarana ujung tombak yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat,” kata Yulia Rahmadani.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil kajian Perpustakaan Nasional RI terhadap IPLM Tahun 2022, Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan peringkat ke-11 dari 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Sementara, pada tahun 2023 menduduki peringkat ke-9 dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
”Salah satu penyebab rendahnya IPLM di Kabupaten Tanah Bumbu karena kurangnya jumlah perpustakaan yang ada di Kecamatan, desa atau kelurahan, dan sekolah, ditambah dengan koleksi buku yang masih sedikit,” tambah Yulia Rahmadani.
Ia mengatakan, dari hal tersebut perlu tindakan konkrit, terukur, dan berkelanjutan, agar nilai IPLM Kabupaten Tanah Bumbu dapat meningkat.
”Dimana kegiatan dalam program ini adalah refleksi dari upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dispersip dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Apabila nilai IPLM ini tinggi, maka akan mempengaruhi secara positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” katanya.
IPM merupakan indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2021-2026 sebagai indikator menilai peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mencapai Sumber Daya Manusia berkualitas, produktif, dan berakhlak mulia.
”Kami berharap melalui Rakor ini kita dapat mengkolaborasikan semua instansi terkait, dalam rangka mendorong upaya peningkatan IPLM yang menjadi salah satu IKK bidang perpustakaan. Dukungan berupa kebijakan dan kerjasama dari berbagai instansi terkait tersebut tentu sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yaitu peningkatan IPLM,” pungkas Yulia Rahmadani. (E)
