TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, H Hasanuddin, dihadiri pihak eksekutif Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, diwakilkan Pj Sekretaris Daerah (Sekda), Yulian Herawati, digelar di ruang utama sidang DPRD Tanah Bumbu, Jumat (1/8/2025).
Pada Rapat Paripurna sebelumnya, melalui juru bicaranya Fraksi Partai Nasdem Sejahtera DPRD Tanah Bumbu menyampaikan beberapa pertanyaan dan masukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satunya, Fraksi Partai Nasdem Sejahtera DPRD Tanah Bumbu mengatakan, Pemerintah Daerah harus senantiasa lebih kreatif dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Sumber-sumber penerimaan yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur utamanya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menempati posisi sangat penting, kontribusinya diharapkan menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
Dalam menanggapi hal tersebut, Bupati Andi Rudi Latif melalui Pj Sekda Yulian Herawati mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari Fraksi Nasdem Sejahtera DPRD Tanah Bumbu.
Yulian Herawati menyampaikan bahwa pihak eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen untuk melakukan akselerasi dalam pencapaian kinerja yang tentunya akselerasi ini diikuti dengan evaluasi secara berkelanjutan.Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui RAPBD 2025 sudah memfokuskan prioritas-prioritas pembangunan dengan mengacu pada data-data dan permasalahan baik yang bersifat makro maupun sektoral.
Penjabaran ini secara umum tertuang dalam strategi dan arah kebijakan mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan perekonomian, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. (E)
