Mendagri Tito: Kepala Daerah Jangan Mau Dibohongin Bappeda dan Bagian Keuangan

- Editor

Rabu, 5 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong para kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran pada 2027.

“Jadi kalau untuk tahun 2027, ya, saya tetap mendorong kepala daerah-daerah untuk melakukan efisiensi,” kata Tito Karnavian di Menara Bidakara, Senin (3/7/2026).

Tito mengatakan, berdasarkan temuannya di lapangan, masih terdapat sejumlah pemborosan anggaran di tingkat pemerintah daerah.

Pemborosan itu antara lain terjadi pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang dinilai berlebihan.

“Perjalanan dinas yang banyak, rapat yang enggak perlu, yang cukup disederhanakan bahkan yang cukup dengan Zoom meeting misalnya. Nah ini yang harus perawat, perawatan dibuat tinggi, pemeliharaan itu. Padahal enggak segitu,” jelas Tito.

Baca Juga :  Sekda Tanbu Sampaikan Raperda Kerja Sama Daerah 2025

Oleh karena itu, Tito meminta kepala daerah lebih teliti dalam menyusun dan membedah anggaran.

Ia juga mengimbau kepala daerah mempelajari pengelolaan keuangan daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada jajaran birokrat di bawahnya.

“Nah ini, saya minta kepada kepala daerah lakukan dulu. Jangan mau dibohongin sama Sekda, Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macamdan juga OPD yang bikin macam program-program yang enggak perlu,” kata Tito.

Tito melanjutkan, pemerintah pusat juga tidak akan serta merta mengabulkan permintaan kepala daerah untuk menaikkan Dana Alokasi Umum (DAU).

Baca Juga :  Gubernur Kalsel Keluarkan SK Tenaga Ahli

“Saya enggak mau dibohongin sama kepala daerah. Kalau kita bilang wah DAU dibuka berarti kita tinggal minta itu saja. No way. Kita enggak akan bodoh-bodoh. Staf saya itu pernah rata-rata jadi Pj Gubernur, Pj Walikota, Bupati,” kata Tito.

Tito mengatakan, Kemendagri akan menurunkan tim untuk mengaudit daerah yang mengajukan penambahan DAU.

Audit tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah benar-benar telah melakukan efisiensi anggaran sebelum meminta tambahan dana.

“Kalau ada yang menyatakan ‘Pak kami top up DAU, kami enggak punya uang’, fine, kita akan turun. Efisiensi sudah lakukan enggak, kita bedah. Jangan sampai nanti dipermalukan,” kata dia. (dir)

Berita Terkait

Dewan Pers Akan Kumpulkan Seluruh Konstituen Bahas Hari Pers Nasional
5 BUMN Miliki Karyawan Terbanyak
Ketum PBNU Terpilih Usung 4 Program Utama
Ken Griffin Kokoh Jadi Maestro Keuangan Dunia
SMSI Kukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Berikan Dukungan
Tanpa Bantuan Pemerintah, Pesantren Sidogiri Miliki Aset Koperasi Rp 3 Triliun
JPU KPK Tuntut Penjara Mantan Kajari HSU dan Uang Pengganti 1.8 Miliar
Peduli NTT, Letkol Teddy Indra Wijaya Dukung Percepatan Distribusi Bantuan Bencana

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 09:06 WITA

Dewan Pers Akan Kumpulkan Seluruh Konstituen Bahas Hari Pers Nasional

Senin, 31 Agustus 2026 - 12:05 WITA

5 BUMN Miliki Karyawan Terbanyak

Senin, 31 Agustus 2026 - 11:20 WITA

Ketum PBNU Terpilih Usung 4 Program Utama

Minggu, 30 Agustus 2026 - 21:09 WITA

Ken Griffin Kokoh Jadi Maestro Keuangan Dunia

Jumat, 28 Agustus 2026 - 12:52 WITA

SMSI Kukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Berikan Dukungan

Berita Terbaru

DPRD Tanah Bumbu

Pelabuhan BIB, DPRD Tanah Bumbu Dorong Mediasi Tuntutan Warga Sebamban Baru

Senin, 21 Sep 2026 - 18:26 WITA

Tanah Bumbu

Pelajar SMP-SMA Tanah Bumbu Debat Adu Argumentasi dan Gagasan

Jumat, 18 Sep 2026 - 14:25 WITA