Mendagri: Ini Demi Kepentingan Dunia Usaha dan Rakyat

Avatar photo

- Editor

Senin, 24 Januari 2022 - 22:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Mendagri Tito Karnavian berpesan kepada Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam dunia usaha agar tidak terjadi stagnan dalam pembangunan, hal ini disampaikan dalam rapat virtual dihadiri Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Senin, (24/1/20222).

Bupati Zairullah Azhar meminta kepada Dinas PUPR, setelah rapat virtual dengan Mendagri di ruang DLR kantor Bupati, untuk segera merevisi peraturan izin bangunan bila belum sesuai dengan anjuran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, rapat juga dihadiri nara sumber Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.

Pada rapat tersebut, Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa LKPP saat ini telah membuat terobosan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-katalog pusat, e-katalog sektoral, dan e-katalog daerah atau lokal, untuk memberikan peluang bagi pengusaha lokal mengikuti tender dan lebih memberdayakan UMKM.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan sistem ke arah digitalisasi seperti e-KTP, e-Perda, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang memiliki manfaat dalam transparansi informasi publik yang akan meningkatkan kepercayaan publik. Dan meminta daerah memanfaatkan digitalisasi melakukan konsultasi-konsultasi menggunakan virtual.

Baca Juga :  HUT ke-71 IBI, Sekda: Bidan Punya Peran Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan

“Saya juga minta supaya konsultasi daerah ke Mendagri, upayakan tidak ada kontak fisik, kalau bisa konsultasinya cukup virtual saja.” Kata Tito untuk menghindari munculnya moral hazard yang dapat mengakibatkan transaksional yang berisiko pada tindak pidana korupsi.

Ia juga mengarahkan untuk melibatkan BPKP, KPK, Koodinator supervisi terkait pengadaan barang dan jasa jika dapat menimbulkan kerawanan moral hazard, seperti saat mereview APBD Kabupaten Kota.

“Saya minta teman-teman pemda, baik Kepala Daerah atau Ketua DPRD panggil saja kepala pengadaan barang dan jasa yang ada di daerah masing-masing, suruh mereka menjelaskan secara detail, kalau belum juga puas, minta Kepala LKPP untuk pendampingan memberikan penjelasan, bisa secara virtual sehingga bisa lebih teknis lagi. Sehingga rekan-rekan Kepala Daerah tahu persis dengan terobosan ini, apa yang mau dibuat. Demi untuk kebersamaan kita semua.” Kata Tito.

Baca Juga :  Target, Jalan Tanah Bumbu Mulus Akhir 2022

Tidak lupa Tito juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam rapat paripurna bahwa realisasi belanja APBD tidak lagi menggunakan cara lama, yaitu mengeksekusi pada akhir tahun. Tito menjelaskan, di tengah masa Covid-19 sepeti ini, belanja pemerintah daerah merupakan tulang punggung perekonomian, untuk beredarnya uang di masyarakat dan menstimulus pihak swasta, oleh karena itu perlu ada konsistensi dan timeline target belanja per tiga bulan supaya ada uang yang beredar di tengah masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan sinkronisasi program pusat dan daerah, disebutkan bahwa Presiden Jokowi melihat masih banyak program pusat dan provinsi dan kabupaten kota yang tidak ‘nyambung,’ oleh karena itu melalui Mendagri, meminta agar pembangunan pusat daerah terkoneksi, dan mengajak pemerintah daerah lebih banyak turun ke lapangan.

Baca Juga :  Seluruh SKPD Hadiri Sosialisasi 5 Pilar GDPK

“Bupati, rekan-rekan Gubernur agar lebih banyak turun ke lapangan, cek betul masalah di masyarakat, suara masyarakat seperti apa, sehingga jangan sampai muncul lagi, ke Jakarta sambil mengirimkan produknya, karna produknya tidak bisa terjual. Ini sinkronisasi program.” Kata Tito.

Satu hal lagi yang menjadi catatan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian adalah tentang IMB, ia meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan kemudahan agar tidak terjadi stagnasi pembangunan yang disebabkan oleh izin IMB. Developer tidak membangun, pengusaha tidak mendirikan bangunan, sehingga dapat menghambat pembangunan daerah.

“Untuk itu mohon dengan segala kerendahan hati, mohon untuk teman-teman Kepala Daerah untuk segera susun perda ini dan mohon bantuan dari Pimpinan DPRD supaya cepat, ini bukan kepentingan Gubernur, bukan kepentingan Kepala Daerah, tapi demi kepentingan dunia usaha dan kepentingan rakyat kita supaya ada kejelasan sehingga ini akan bermanfaat bagi masyarakat.” Jelasnya. (MAS)

Berita Terkait

Zairullah Azhar Resmikan Kantor Kecamatan Kusan Tengah
PT BIB Kerjasama dengan BLK Tanbu Gelar Pelatihan Menjahit
Tanah Bumbu Segera Bangun Pelayanan Publik Generasi Ketiga
Antisipasi Kasus Demam Berdarah Melonjak, Bupati Tanbu Himbau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Zairullah Azhar Bantu Kursi Roda Warga Disabilitas
Satpol PP Kerjasama Pelatihan dengan Jhonlin Rescue
Turnamen Bupati Cup 2024 Sediakan Uang Pembinaan Rp 100 Juta
DP3AP2KB: Ciptakan Lingkungan Aman dan Ramah Bagi Anak
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 22:48 WIB

Ini Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltim Peraih Suara Tertinggi

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:20 WIB

Vicky Prasetyo Bobol Tabungan Demi Nyaleg

Kamis, 29 Februari 2024 - 14:58 WIB

Artis Aldi Taher Sebut Nyaleg Modal Rp 100 Ribu

Kamis, 29 Februari 2024 - 14:51 WIB

Artis Melly Goeslaw Masih Unggul di Dapil Jabar I

Kamis, 29 Februari 2024 - 14:47 WIB

Suami Artis Ikut Nyaleg, Hasil Beda Nasib

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:11 WIB

Jarang Muncul di Televisi, Sule Sebut Faktor Usia

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:05 WIB

Real Count KPU Capai 77,64 Persen, Prabowo-Gibran Masih Unggul

Senin, 26 Februari 2024 - 22:06 WIB

Prabowo-Gibran Unggul Karena Migrasi dari Pemilih Jokowi

Berita Terbaru

Tanah Bumbu

Zairullah Azhar Resmikan Kantor Kecamatan Kusan Tengah

Sabtu, 2 Mar 2024 - 17:52 WIB

Kalsel

Gubernur Kalsel Dukung Kalphyco 2024

Sabtu, 2 Mar 2024 - 16:20 WIB

Kalsel

Paman Birin: BUMD Punya Peran Stabilkan Inflasi

Jumat, 1 Mar 2024 - 20:03 WIB

Lensa Kamera

Ini Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltim Peraih Suara Tertinggi

Kamis, 29 Feb 2024 - 22:48 WIB

Daerah

Ini Prediksi Anggota DPRD Provinsi Kaltim 2024-2029

Kamis, 29 Feb 2024 - 18:38 WIB