TANAH BUMBU – Sebanyak 56 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) akan menerima SK pegawai formasi guru tahun 2023, Selasa (27/12/2022).
56 orang tersebut diambil dari hasil tes P3K September tahun 2021 yang dinyatakan lulus oleh BKN RI pada saat tes yang dilakukan dua tahap dan dinyatakan lulus tes sebanyak 528 formasi guru yang dinyatakan lulus.
Tes CAT tahun 2021 lalu merupakan kendali BKN dan Kementerian pendidikan, sementara daerah hanya menerima hasil seleksi.
“Kita hanya menerima setelah beres dari sana, dan kita tidak terlibat pada tahapan seleksi dan sebagainya,” kata Kepala Dinas BPKSDM Tanah Bumbu.
Kemudian setelah dinyatakan lulus, daerah hanya memfasilitasi penerbitan SK atau pengurusan ke BKN regional.
Rusdiansyah menceritakan awal mula munculnya 56 orang yang dinyatakan lulus, berkat optimalisasi, nilai yang memenuhi ambang batas, dan masih memiliki formasi lowongan.
Sebelumnya kata Rusdi, Kabupaten Tanah Bumbu mengajuan formasi guru awal sebanyak 900 tapi yang disetujui oleh kementerian 528, kemudian ditambah 56.
Penambahan yang membuat Kemenpan-RB melakukan pemanggilan kepada Tanah Bumbu terkait penambahan dan berkewajiban menyelesaikannya.
Keputusan penambahan 56 orang itu merupakan keputusan dari pusat. Kelulusan P3K langsung dikendalikan dan diawasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, daerah hanya memfasilitasi.
Sementara itu, di kabupaten lain di tahun 2023 baru mulai penerimaan pegawai tenaga teknis yang terdiri dari formasi kesehatan dan guru.
Bagi yang dinyatakan lulus di Tanah Bumbun, SK PPPK Tanah Bumbu kemungkinan akan keluar pada bulan Februari 2023. setelah ada kepastian dari BKN dan dilanjutkan nanti dengan SK Bupati Tanah Bumbu.
Ketika ditanya terkait pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi ASN atau jalur P3K.
Ia hanya menjawab, secara nasional PTT dari seluruh Indonesia membengkak sampai 3.326.000 lebih, MempanRB saja kaget dengan data tersebut.
Sehingga memunculkan opsi-opsi solusi karena kalau menerima semua PTT, hal itu tidak akan mungkin, atau diberhentikan semua juga tidak mungkin. Jadi, tinggal menunggu kesepakatan mengangkat secara bertahap dan skala prioritas seperti tenaga kesehatan dan guru misalnya. Hanya saja hal itu belum ada arahan.
Sehingga pengangkatan PTT menjadi ASN atau P3K mungkin saja akan diangkat secara bertahap atau melalui tes. Tetapi sekali lagi, katanya, ini belum ada arahan. Jumlah PTT di Tanah Bumbu saat ini sekitar 4.639 orang, sementara ASN berjumlah 4731.
Memasuki tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) merancang anggaran untuk lebih meningkatkan kompetensi pegawai agar bisa meningkatkan kinerja yang diharapkan.
“Sesuai dengan rencana, kami pada tahun 2023 hasil rapat evaluasi dan rekomendasi akhir tahun, kami di BPKSDM ini untuk meningkatkan kompetensi baik ASN maupun non ASN,” kata Rusdiansyah.
Ia menjelaskan, hal itu sesuai arahan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar untuk meningkatkan kompetensi ASN dan non ASN.
Meski jumlah non ASN di Tanah Bumbu cukup banyak. Ia mengungkapkan tetap optimis bisa melaksanakan arahan bupati karena memang anggaran sudah disiapkan dan dilaksanakan secara bertahap.
Memberikan pelatihan-pelatihan teknis maupun fungsional di 2023 nanti, termasuk nanti memberikan kesempatan masuk jenjang pendidikan. (MAS)
