TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melalui Komisi I menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), BPJS Kesehatan, dan RSUD guna membahas realisasi program kerja prioritas dan upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat untuk tahun anggaran 2026.
Rapat dipimpin oleh ketua Komisi I DPRD Tanbu H. Boby Rahman, S.H., M.H., dalam rapat tersebut menyoroti alokasi anggaran sektor kesehatan sebesar Rp291 miliar. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan guna mendongkrak Angka Harapan Hidup (AHH) daerah, di gelar di ruang rapat gabungan DPRD Tanbu, Senin (2/2/2026).
Perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Tanbu, Maulida, memaparkan laporannya bahwa anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp60 miliar dari yang sebelumnya Rp45 miliar. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya jumlah kepesertaan aktif masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hingga saat ini, keaktifan kepesertaan BPJS kita telah mencapai 88,83%. Penambahan anggaran hingga total 60 miliar rupiah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga, terutama yang berobat di kelas 3, mendapatkan perlindungan kesehatan yang pasti,” ujar Maulida.
Salah satu poin menarik yang dibahas dalam rapat ini adalah rencana program penyediaan fasilitas makan dan minum bagi keluarga atau penunggu pasien di setiap Puskesmas. Sebab, sebelumnya pihak puskesmas di daerah Tanbu tidak menyediakan makan dan minum sehingga keluarga pasien biasa membawa makanan sendiri.
Selanjutnya, pihak Komisi I DPRD Tanbu juga mendorong agar program penyediaan ini tidak hanya terpusat di RSUD saja, tetapi juga menyasar Puskesmas rawat inap di daerah Tanbu.
“Mengingat banyak masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh dan menginap di Puskesmas, kami meminta agar bantuan konsumsi juga disediakan di tingkat Puskesmas rawat inap agar manfaatnya merata,” jelas Boby.
Terkait infrastruktur, rapat tersebut secara khusus juga membahas kondisi beberapa Puskesmas di wilayah Tanbu yang membutuhkan rehabilitasi segera, terutama fasilitas ruang rawat inap dan sanitasinya.
Meski sempat terkendala sinkronisasi data pada pagu awal, Dinkes Tanbu berkomitmen untuk memasukkan anggaran perencanaan pembangunan fisik pada agenda Pergeseran Anggaran tahun 2026. Hal ini dilakukan agar realisasi pembangunan fisik dapat dilaksanakan secara maksimal pada tahun 2027.
Berikut adalah rincian pagu anggaran Dinas Kesehatan Tanbu 2026, yakni.
– Dinas Kesehatan, Rp. 219.232.007.021
– Puskesmas perawatan Satui, Rp. 4.954.093.901
– Puskesmas perawatan Giri Mulya, Rp. 1.942.746.668
– Puskesmas perawatan Simpang Empat, Rp. 4.480.161.376
– Puskesmas Batulicin 1,Rp. 2.698.175.440
Total pagu Dinas Kesehatan dan Puskesmas adalah sebesar Rp. 336.101.817.931
Mengakhiri rapat tersebut pihak Dinkes Tanbu menuturkan bahwa akan melakukan kajian dan memasukkan perencanaan teknis pada pergeseran anggaran tahun ini, sehingga secepatnya dilakukan realisasi atas perbaikan ruang rawat inap yang lebih layak di fasilitas puskesmas Tanbu.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi landasan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjamin standar pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah kabupaten.
Turut berhadir dalam rapat, Sekretaris Komis I DPRD Tanbu Ernawati, Wakil Komis I Mahruri, perwakilan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, BPJS Kesehatan Tanbu dan Puskesmas se- Tanbu (Iq)
