Kementerian Kehutanan Tolak Pengajuan Pinjam Pakai Jalan Sumpol dari PT Arutmin

Avatar photo

- Editor

Selasa, 5 Desember 2023 - 18:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Dalam rapat gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terungkap PT Arutmin Indonesia pernah ditolak Kementerian Kehutanan atas mengajukan pinjam pakai Jalan Sumpol Satui.

Hal itu terungkap dalam rapat komisi gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu dihadiri SKPD terkait, pihak PT Batulicin Jaya Utama (BJU) di kantor DPRD, Sepunggur, Senin (4/12/2023).

Kabag Perekonomian, SDA, Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Didi Ali Hamidi, menceritakan, PT Arutmin sebenarnya mengetahui posisi terdesaknya sehingga mereka mengurus perizinan pinjam pakai Jalan Sumpol Satui ke Kementerian Kehutanan pada tahun 2022.

Kemudian pihak Kementerian Kehutanan memberikan informasi kepada Didi melalui sambungan telpon bahwa Kementerian Kehutanan menolak pengajuan pinjam pakai dari PT Arutmi Indonesia karena tidak mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, ditambah desakan dan tagihan pembayaran pemakaian Jalan Sumpol Satui dari PT BJU.

Baca Juga :  Masih Muda Dilantik Jadi Ketua DPRD, Bupati Sebut Berkah Doa Orang Tua

“Jadi Arutmin ini bukan semata-mata mau, karena sudah APL. Tetapi karena memang ditolak oleh Kementerian Kehutanan,” ucap Didi menanggapi Dhanku Putra mempermasalahkan status APL.

Anggota DPRD Andi Erwin menyampaikan bahwa berbagai alasan berlapis yang dikemukakan PT Arutmin hanya untuk mengulur waktu pembayaran padahal aset daerah berupa jalan hauling Sumpol sudah digunakannya bertahun-tahun.

Sehingga ia menanyakan kesediaan PT Arutmin untuk membayar jalan yang selama ini digunakan mengangkut batubara sepanjang 12 kilometer.

“Arutmin mau bayar enggak, dari tahun 2022 sampai sekarang ini. Kalau tidak mau bayar, saya simpel saja. Kita akan merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk ditutup jalan itu. Jangan dipergunakan oleh Arutmin,” ucapnya.

Sementara itu, Head Office PT Arutmin Dhanku Putra menyangkal bahwa sebenarnya PT Arutmin tidak ditolak oleh Kementerian Kehutanan tetapi itu sudah masuk pembahasan dalam tim terpadu perencanaan perubahan kawasan. Sehingga berubah statusnya pada bulan Januari 2023 sesuai SK Inklaf (dikeluarkan).

Baca Juga :  Pidato Kenegaraan Jokowi Muncul Sebutan Fir'aun

Ia pun berargumentasi atas dasar itu PT Arutmin tidak berkontribusi kepada daerah, tetapi meski harus membayar maka harus membicarakan skema pembayaran

“Masalah skema, mengapa harus membicarakan skema. Kami mohon maaf pak, kami juga tidak bisa sembarangan mengeluarkan anggaran,” kata Dhanku.

Ia pun mempertanyakan dasar perhitungan yang digunakan Pemerintah Daerah dalam menentukan perhitungan pembayaran atau skema.

Ia berkelit bahwa dia telah berkonsultasi dengan pihak-pihak tertentu apakah ada aturan yang mengatur tarif, apakah ada aturan yang mengikatnya.

Ia menyebutkan bahwa tidak ada aturan yang mengatur, yang ada hanya berdasarkan kesepakatan.

Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Daerah mempertimbangkan pengeluaran PT Arutmin senilai Rp 15 miliar yang digunakan untuk memperbaiki jalan, sebab jika jalan tidak diperbaiki maka jalan tidak mungkin aman untuk digunakan.

Baca Juga :  Pemda Tanbu Minta Raperda Pajak dan Retribusi Segera Disahkan

Bahkan ia meminta perbaikan jalan yang digunakannya sendiri, berharap dapat dianggap sebagai bentuk kontribusi terhadap daerah.

Andi Erwin menjelaskan bahwa rapat di DPRD tidak menginginkan alasan yang ‘berkelok-kelok’ dari PT Arutmin tetapi meminta ketegasan untuk membayar pemakaian jalan khusus milik daerah yang digunakan PT Arutmin.

“Yang penting kita minta ketegasan aja, sampean mau bayar enggak tahun 2022, 2023. Itu aja yang kita pertanyakan, ” kata Andi Erwin.

Sehingga, katanya, apabila PT Arutmin tidak mau membayar maka Pemerintah Daerah punya hak untuk menutup jalan tersebut.

Hasil rapat yang dipimpin Dading Kalbuadi, PT Arutmin bersedia membayar pemakaian Jalan Sumpol Satui kepada PT BJU yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk mengelola Jalan Sumpol yang menjadi aset daerah Kabupaten Tanah Bumbu. (MAS)

Berita Terkait

Tantangan Tahun 2025: Bappelitbang Harap SKPD Siapkan Strategi Hadapi Masalah
Tupoksi Sekretariat Berikan Layanan Pimpinan dan Anggota DPRD
Cegah Banjir Berulang, Dinas PUPR Normalisasi Saluran Drainase
Ketua DPRD Tanbu Sampaikan Terima Kasih Partisipasi Masyarakat Ikuti Pemilu 2024
DPRD Tanah Bumbu Sahkan 14 Perda Sepanjang Tahun 2023
Tantangan Pembangunan Tanah Bumbu 2025: Pendidikan, Lapangan Kerja, Kemiskinan
Hasil Diskusi Publik Tentukan Arah Kebijakan Pembangunan Tanah Bumbu
Wakil Ketua DPRD Tinjau titik Lokasi Banjir
Berita ini 976 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 22:48 WIB

Ini Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltim Peraih Suara Tertinggi

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:32 WIB

Venna Melinda Gagal Lagi Duduk di Senayan

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:20 WIB

Vicky Prasetyo Bobol Tabungan Demi Nyaleg

Kamis, 29 Februari 2024 - 14:51 WIB

Artis Melly Goeslaw Masih Unggul di Dapil Jabar I

Kamis, 29 Februari 2024 - 14:47 WIB

Suami Artis Ikut Nyaleg, Hasil Beda Nasib

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:11 WIB

Jarang Muncul di Televisi, Sule Sebut Faktor Usia

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:05 WIB

Real Count KPU Capai 77,64 Persen, Prabowo-Gibran Masih Unggul

Senin, 26 Februari 2024 - 22:06 WIB

Prabowo-Gibran Unggul Karena Migrasi dari Pemilih Jokowi

Berita Terbaru

Kalsel

Paman Birin: BUMD Punya Peran Stabilkan Inflasi

Jumat, 1 Mar 2024 - 20:03 WIB

Lensa Kamera

Ini Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltim Peraih Suara Tertinggi

Kamis, 29 Feb 2024 - 22:48 WIB

Daerah

Ini Prediksi Anggota DPRD Provinsi Kaltim 2024-2029

Kamis, 29 Feb 2024 - 18:38 WIB

Lensa Kamera

Venna Melinda Gagal Lagi Duduk di Senayan

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:32 WIB

Lensa Kamera

Vicky Prasetyo Bobol Tabungan Demi Nyaleg

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:20 WIB