Jalan Rusak Makin Meresahkan

TANAH BUMBU- Kendaraan angkutan yang melebihi batas muatan menjadi salah satu faktor jalan umum retak dan berlubang. Kondisi inilah yang selalu meresahkan warga.

Kendaraan angkutan yang melebihi batas ketentuan muatan ini merusak jalan umum karena beban yang diangkut melebihi batas ketahanan aspal, akibatnya jalan umum pecah dan berlubang-lubang.

Kendaraan dengan muatan yang melebihi batas wajar juga meningkatkan kecelakaan lalu lintas sehingga kendaraan Odol ini dianggap sebagai kejahatan lalu lintas. Berdasarkan data Polri, kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kendaraan Odol tahun 2021 lalu sebanyak 57 Kecelakaan.

Rapat sosialisasi Penegakan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2022, kebijakan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL), Surat Edaran bersama terkait pengaturan angkutan yang melintas di ruas jalan KP Asam-Asam, Kintap, Sungai Cuka, Sebamban, pada wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu dilaksanakan di gedung Mahligai Bersujud Kapet Plajau dihadiri Dinas Perhubungan pengusaha angkutan. Kamis, (17/2/2022).

Berdasarkan pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran Zero ODOL maka angkutan yang melintasi di jalan umum dapat dikenai penilangan, transfer muatan, atau kendaraan tidak dibolehkan melanjutkan perjalanan, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ).

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Rahmat Prapto Udoyo, menyampaikan sambutannya atas nama Pemerintah Daerah berterima kasih atas sosialisasi dan penegakan perda di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Kami berharap semoga seluruh rangkaian kegiatan dalam acara rapat sosialisasi penegakan hukum Perda provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 dan kebijakan bisa berjalan lancar.” Harapnya.

Kemudian berdasarkan perencanaan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bahwa Indonesia bebas Odol 1 Januari 2023. Dengan demikian tidak ada lagi kendaraan angkutan yang melintas di jalan umum dengan angkutan yang melebihi batas kemampuan jalan. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga kekuatan jalan dan keamanan pengguna jalan lain.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Djoko Setijowarno pernah mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh para supir truk Odol tidak hanya sebagai kejahatan lalu lintas tetapi juga kejahatan kemanusiaan.

Alasannya truk Odol menimbulkan biaya sosial yang cukup besar, biaya bahan bakar yang tinggi, kontribusi terhadap kerusakan jalan, polusi udara, dan kecelakaan. Bahkan terungkap Kementerian PUPR saja harus menanggung kerugian negara mencapai Rp 43 Triliun dalam satu tahun akibat lintasan truk Odol. (MAS)