TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menanyakan nasib honorer kepada Eksekutif dalam Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 di ruang utama sidang DPRD Tanah Bumbu, Selasa (8/10/2024).
Sebelumnya, Pemandangan Umum Fraksi Gerindra disampaikan oleh H Dading Kalbuadi, menyebutkan pentingnya perancangan pembangunan seperti infrastruktur, SDM, maupun pemanfaatan SDA, sebagai perwujudan harapan rakyat.
Menurutnya rancangan keputusan dan pelaksanaan harus sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam pelaksanaan penggunaan anggaran daerah yang sesuai dan proposional.
“Kami dari Fraksi Gerindra merasa perlu memberikan saran, kritik, dan menanyakan beberapa hal sebagai bentuk kewajiban dan hak kami yang telah diamanahkan,” ucap juru bicara dari Fraksi Gerindra, Dading Kalbuadi.
Fraksi Gerindra mengatakan, pada penyampaian RAPBD TA 2025 sebelumnya, terdapat perbedaan pada pendapatan daerah dan belanja daerah yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
Adapun perbedaan tersebut adalah dengan adanya penyesuaian pada pendapatan transfer pemerintah pusat sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam surat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-116/pk/2024 19 September 2024 dalam hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke daerah pada tahun anggaran 2025.
Penambahan pendapatan transfer tersebut adalah dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dan penambahan dana desa yang bersumber dari APBN.
“Terkait hal itu, maka kami merasa perlu mendapatkan penjelasan lebih terkait beberapa hal,” sampai H Dading Kalbuadi.
Pertama, terkait akses jalan antar desa dan jalan antar kecamatan, Fraksi Gerindra menanyakan, sudahkah menjadi prioritas, mengingat hal tersebut adalah isu yang sudah lama.
”Kedua, mengingat penyambutan pesta demokrasi yang sudah dekat ini mulai pelan pelan nantinya masuk ke masa transisi, kami merasa perlu mengingatkan dan menagih kembali terkait apa saja yang menjadi janji, yang belum terealisasi sampai saat ini, apa saja yang menjadi kendalanya mohon penjelasan,” tambah H Dading Kalbuadi.
Ketiga, terkait isu nasional kesejahteraan guru honorer, Fraksi Gerindra meminta penjelasan apa langkah konkrit pemerintah daerah dalam menjawab hal tersebut.
”Keempat, mohon untuk lebih konsen membangun ruang terbuka hijau untuk tempat berkumpulnya masyarakat yang ada di Tanah Bumbu,” pinta Fraksi Gerindra. (E)
