TANAH BUMBU – Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) bersama BPS Kabupaten Tanah Bumbu bekerjasama menyusun publikasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu 2022. (18/8/2022).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Bumbu, Rudy Nooryadi, menyampaikan bahwa hari ini rapat di Kantor Diskominfo SP untuk membahas publikasi analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu, mengenai kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kondisi lainnya.
Menurutnya, penyusunan tersebut berdasarkan data, analisis, sampai kepada kesimpulan dan rekomendasi kebijakan, yang dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2021 tren pertumbuhan ekonomi Tanah Bumbu mulai membaik.
“Ada kilas balik perbaikan ekonomi. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi negatif 1,93 persen kemudian di tahun 2021 tumbuh positif menjadi 4,23 persen. Jadi, perbaikan ekonomi cukup lumayan bagus,” Kata Rudy.
Sektor yang paling menonjol mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri pengolahan, disusul pertambangan dan penggalian, serta sektor pertanian, dan perikanan.
“Industri pengolahan, khususnya pabrik biodiesel yang diresmikan Presiden Jokowi, itu yang memberikan kontribusi, yang ternyata cukup signifikan,” kata Rudy menyebut PT JAR milik PT Jhonlin Group.
Sehingga sektor industri pengolahan mendongkrak perekonomian Tanah Bumbu menjadi 4,23 persen, didukung harga-harga pertambangan dan kelapa sawit juga cukup bagus pada tahun 2021.
Secara makro ekonomi kata Rudy, beroperasinya pabrik biodiesel PT JAR mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Tanah Bumbu meski pengaruh secara langsung kepada masyarakat belum begitu terasa, karena pabrik biodiesel beroperasi belum genap satu tahun.
Catatan lainnya yang menjadi perhatian pada tahun 2021 adalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi naik tetapi juga terjadi peningkatan kemiskinan dari 4,60 persen di tahun 2020, naik menjadi 4,82 persen di tahun 2021.
“Jadi apa ya, pertumbuhan ekonomi naik tapi tingkat kemiskinan penduduk juga ikut naik. Cuma kemiskinan yang terjadi secara mikro artinya masyarakat yang menganggur itu menjadi miskin karena imbas dari usaha-usaha selain pertambangan, seperti usaha akomodasi, jasa perorangan, maupun transaksi keuangan banyak yang tutup, salah satu penyebabnya adalah dampak dari pandemi Covid-19,” jelasnya.
Terkait dengan kategori pengangguran yang disebut bekerja tapi masih mencari pekerjaan lain yang dianggap lebih layak, Rudy menjelaskan bahwa BPS hanya menghitung pengangguran terbuka atau benar-benar tidak bekerja.
Jumlah pengangguran di Tanah Bumbu sebanyak 6,83 persen, dimana angka ini turun dibanding tahun 2020 yaitu 6,95 persen. Pengangguran lebih banyak terdiri dari tamatan SMA dan sarjana sebesar 65,66 persen, sedangkan pengangguran SMA ke bawah lebih sedikit yaitu 34,34 persen.
Alasannya, tamatan SMA dan sarjana lebih banyak menunggu pekerjaan yang sesuai dengan latar pendidikannya, sedangkan yang berpendidikan SMA ke bawah tidak harus menyesuaikan sehingga mereka bisa terserap di dunia kerja karena langsung bekerja tanpa pilih-pilih.
“Sehingga ada sesuatu dimana meningkatkan pendidikan masyarakat supaya lebih tinggi tapi ternyata mereka tidak terserap ke tenaga kerja. Itu yang menjadi tanda tanya,” katanya.
Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah pendidikan, vokasi, latihan kerja, harus sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kita punya potensi pertambangan, industri padat modal, dan sebagainya yang bisa dikembangkan tetapi mereka juga bisa memberikan CSR kepada masyarakat sebagai imbal balik. Pemerintah daerah bisa kerja sama dengan perusahaan untuk membuat pelatihan wirausaha, pemberdayaan masyarakat, membina petani, pelatihan yang bisa menyerap tenaga kerja ke perusahaan. Jadi saling kerjasama,” katanya.
Link and match, artinya, jalur pendidikan bisa langsung diserap dunia tenaga kerja. Sebagai contoh, perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja ahli bidang komputer, ketika mereka lulus, mereka bisa langsung kerja di perusahaan.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo SP Tanah Bumbu Ardiansyah, melalui Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo SP Achmad Subari, mengajak semua SKPD untuk dapat memaknai dan menyikapi sajian data makro ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu agar mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.
“Hal-hal seperti inilah yang kawan-kawan di SKPD yang harus belajar memahami itu. Jadi masing-masing SKPD yang sesuai dengan sektor dalam makro ekonomi, masing-masing punya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja,” harapnya. (MAS)
