JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor atau biasa disapa Paman Birin akan percepat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) bagi kabupaten dan kota yang belum memiliki sarana tersebut.
“Sesuai arahan Wakil Presiden, saya minta dan berharap percepatan pembangunan MPP bagi kabupaten dan kota di Kalsel,” ujar Paman Birin usai mengikuti pencanangan reformasi birokrasi tematik dan peresmian MPP Di Istana Wapres RI, Senin (5/12/2022).
Harapan ini sebagai komitmen Pemprov Kalsel untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik, mudah, cepat, aman, transparan, dan akuntabel.
Mall Pelayanan Publik juga berfungsi mendorong dan mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik kabupaten dan kota di wilayah Kalsel.
Sejauh ini, Kalsel baru memiliki lima MPP, yakni di Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terbaru di Kabupaten Barito Kuala.
Sementara itu dalam arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, beliau menganjurkan perubahan birokrasi yang fokus pada penataan dan transformasi organisasi.
Wapres juga meminta jajarannya untuk tidak menjadikan birokrasi reformasi sebagai beban, melainkan kebutuhan untuk akselerasi tercapainya tujuan.
“Pelaksanaan reformasi birokrasi bukan sekedar rutinitas apalagi beban, tetapi justru merupakan kebutuhan atau keharusan karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.
Memasuki sistem reformasi birokrasi Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional periode 2022-2024 tahap ketiga, dirinya menjelaskan bahwa reformasi birokrasi perlu didorong untuk memperkuat peran demokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi, dan lain-lain.
“Oleh karena itu, Kemenpan Reformasi Birokrasi (RB) bersama kementerian dan lembaga lain serta seluruh pemerintah daerah mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen reformasi birokrasi tematik,” kata Paman Birin.
Sementara itu, Menpan RB Azwar Anas menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus berdampak langsung pada masyarakat, dan untuk reformasi birokrasi tematik berfokus pada empat hal, yakni penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan prioritas aktual presiden yaitu belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.
Lebih lanjut dirinya menyebutkan salah satu cara untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah dengan menyediakan pelayanan berkualitas untuk masyarakat, dengan menghadirkan MPP.
“Kehadiran MPP ini mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan maupun non-perizinan di satu tempat,” ujar Azwar Anas. (fit)
