Gaya Mewah Gubernur Kaltim Terasa Menyakitkan

Oleh: Akram Sadli, S.Pd.I, M.Si, Pernah sekolah dan mondok di Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan

Di tengah berbagai persoalan sosial dan ekologis yang menumpuk di Kalimantan Timur, publik dikejutkan oleh sorotan terhadap gaya hidup mewah Gubernur Rudy Mas’ud dan lingkaran keluarganya. Sorotan ini bukan semata perkara selera pribadi. Ia menjadi persoalan etika publik, sensitivitas sosial, dan kepemimpinan moral di saat rakyat menghadapi tekanan ekonomi dan lingkungan yang nyata.

Kepemimpinan publik tidak hanya dinilai dari program kerja, tetapi juga dari simbol dan pesan yang dipancarkan kepada masyarakat. Ketika gubernur tampil dalam kemewahan yang mencolok, dengan gaya yang diasosiasikan masyarakat seperti aristokrasi kolonial atau “noni Belanda,” publik merasa jarak antara pemimpin dan rakyat semakin lebar. Bukan karena iri, tetapi karena rasa ketidakadilan.

Di desa-desa pedalaman Kaltim, masih banyak warga hidup di rumah kayu lapuk dengan akses jalan rusak. Anak-anak harus menempuh perjalanan panjang untuk sekolah. Air bersih menjadi barang mahal. Di kota-kota tambang, masyarakat menghadapi banjir akibat lubang tambang terbuka. Konflik lahan masih menghantui petani. Narkoba memadati lembaga pemasyarakatan. Kekerasan terhadap anak meningkat.

Di tengah semua itu, kemewahan pejabat publik terasa seperti ironi yang pahit.

Pemimpin publik memang berhak hidup layak. Tetapi dalam tradisi politik Indonesia, dari masa Mohammad Hatta hingga Joko Widodo di awal kepemimpinannya, kesederhanaan menjadi bahasa moral kepemimpinan. Ia memberi pesan bahwa pemimpin berdiri bersama rakyat, bukan di atas rakyat.

Masalahnya bukan soal pakaian mahal atau kendaraan mewah semata. Masalahnya adalah persepsi publik bahwa kekuasaan dipamerkan, bukan dipertanggungjawabkan. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil akibat transisi dari tambang menuju ekonomi baru dan ketidakpastian proyek Ibu Kota Nusantara, rakyat membutuhkan empati, bukan pertunjukan gaya hidup.

Kaltim saat ini menghadapi tiga persoalan mendesak:

Pertama, krisis lingkungan akibat pertambangan. Lubang tambang belum direklamasi, sungai tercemar, dan hutan menyusut. Ini bukan sekadar isu ekologis, tetapi isu keselamatan generasi mendatang.

Kedua, ketimpangan sosial. Pertumbuhan ekonomi tidak merata. Desa tertinggal, pengangguran pemuda meningkat, dan inflasi pangan menekan keluarga miskin.

Ketiga, ketidakpastian masa depan ekonomi pasca-batubara. Jika produksi tambang turun drastis, risiko PHK massal akan menghantam ribuan pekerja. Tanpa strategi diversifikasi ekonomi yang serius, Kaltim bisa terjebak stagnasi.

Dalam situasi seperti ini, rakyat menunggu gubernur yang turun ke lapangan, bukan sekadar tampil glamor di acara seremonial. Mereka ingin pemimpin yang mendengar keluhan petani, nelayan, buruh tambang, guru honorer, dan ibu-ibu di pasar tradisional.

Gaya hidup pemimpin memang urusan pribadi. Tetapi ketika pemimpin menggunakan fasilitas negara, menghadiri acara publik dengan kemewahan mencolok, atau menampilkan citra sosial yang jauh dari realitas rakyat, itu menjadi urusan publik. Ia membentuk legitimasi moral.

Kritik ini bukan kebencian. Ia adalah peringatan. Sejarah menunjukkan banyak pemimpin kehilangan kepercayaan publik bukan karena kebijakan, tetapi karena jarak emosional dengan rakyat.

Kaltim membutuhkan kepemimpinan yang berani, bersih, dan bersahaja. Kepemimpinan yang mengutamakan perbaikan sekolah desa daripada pesta protokoler. Kepemimpinan yang menutup lubang tambang sebelum membangun gedung megah. Kepemimpinan yang lebih sering terlihat di kampung kumuh daripada di hotel berbintang.

Kesederhanaan bukan simbol kemiskinan. Ia adalah simbol empati. Nabi Muhammad Saw mengajarkan bahwa kemuliaan seorang pemimpin tidak terletak pada gemerlap harta atau kemewahan penampilan, melainkan pada kemampuannya merasakan kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Dalam sebuah riwayat, beliau bersabda bahwa kesederhanaan adalah bagian dari iman “al-basadzah minal iman, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, ” inj sebuah pengingat bahwa hidup tidak berlebih-lebihan adalah jalan untuk menjaga hati tetap peka dan bersih.

Sebagai kesimpulan, publik Kaltim berharap Gubernur Rudy Mas’ud mau merenung dan menata ulang citra kepemimpinannya. Kurangi pertunjukan kemewahan, batasi simbol-simbol status sosial, dan tampil lebih bersahaja di depan rakyat. Jadilah pemimpin yang dekat dengan penderitaan masyarakat, bukan yang tampak jauh di balik gemerlap kekuasaan. Karena di provinsi yang masih bergulat dengan kerusakan lingkungan, kemiskinan desa, dan ketidakpastian masa depan, kesederhanaan pemimpin bukan sekadar pilihan gaya hidup tetapi menjadi kewajiban moral.