TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu berharap anggaran APBD 2025 lebih prioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), agenda mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 digelar di ruang utama sidang DPRD Tanah Bumbu, Selasa (8/10/2024).
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, H Irin, menyampaikan beberapa poin pemandangan umum dan pertanyaan dari Fraksi PKB terhadap Raperda tentang RAPBD TA 2025.
“Secara umum, kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi nota keuangan RAPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Namun, terdapat beberapa catatan yang patut kami sampaikan,” kata H Irin.
Pertama, Fraksi PKB berharap anggaran Dinas Pendidikan yang besarnya 20 persen dari APBD perlu dibuatkan postur anggaran prioritas untuk pembinaan SDM, dimulai dengan dilakukannya tes psikologi minat bakat anak yang dilakukan di tingkat SD dan SMP guna menciptakan generasi yang fisioner dan unggul kedepannya.
”Kedua, Fraksi PKB setelah mencermati anggaran belanja daerah tahun 2025, bisa dikatakan anggaran belanja daerah mengalami kenaikan, langkah konkrit apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memenuhi target tersebut,” sampai H Irin.
Ketiga, Fraksi PKB menekankan agar penetapan target-target tahun 2025 harus kredibel dan dapat dicapai sehingga perlu membangun optimisme masyarakat dan dunia usaha agar perekonomian bergerak lebih cepat sehingga persoalan sosial ekonomi maupun ketimpangan dapat diatasi lebih cepat.
”Untuk itu, kami memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus didahulukan dan ada semangat kolektif yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambah H Irin.
Keempat, terkait pendapatan asli daerah di tahun 2024, Fraksi PKB menyebut, bisa dikatakan mengalami kenaikan.
”Kami Fraksi PKB mengharapkan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi yang bersifat manual dan sebaiknya secara maksimal menggunakan media sosial yang dinilai sangat efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata H Irin.
Kemudian, terkait pajak kendaraan angkutan batubara dan perkebunan, Fraksi PKB megingatkan masih banyak ditemui alat transport dan alat berat di sektor pertambangan dan perkebunan bernomor polisi diluar daerah Tanah Bumbu.
Kelima, Fraksi PKB mendorong agar PBD tahun 2025 dapat fokus diarahkan untuk merealisasikan RPJMD dan visi misi Kabupaten Tanah Bumbu.
”Dimana kita akan memasuki transisi kepemimpinan, serta menekankan agar perencanaan kegiatan hendaknya disusun secara cermat dan terukur, serta mengacu pada program prioritas merespon berbagai tantangan di bidang pendidikan, kesehatan sosial pemulihan ekonomi dan lainnya,” pungkas H Irin. (E)
