TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendengarkan Pamandangan Umum fraksi-fraksi atas pengajuan Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023 di kantor DPRD Tanah Bumbu, Senin (21/8/2023).
Rapat paripurna dihadiri Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar diwakili Asisten III Andi Aminuddin bersama Kepala-kepala SKPD, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu, Polres, Dandim 1022, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Perusda, dan undangan lainnya.
Ketua DPRD Andrean Atma Maulani memimpin rapat paripurna dan didampingi Wakil Ketua I Said Ismail Kholil Alaydrus, Wakil Ketua II Agoes Rakhmady, masa sidang ke-2 rapat ke-33 tahun 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Juru Bicara Fraksi PDIP, Abdul Rahim, sebelumnya mengucapkan terima kasih atas upaya pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD Perubahan tahun 2023.
Setelah menyampaikan RAPBD Perubahan oleh pemerintah daerah maka Fraksi PDIP perlu menyampaikan Pemandangan Umum berkaitan dengan saran dan pertanyaan Fraksi PDIP terkait RAPBD Perubahan 2023.
Berdasarkan Nota Keuangan pada RAPBD Perubahan 2023 dan KUPA, kondisi keuangan umum daerah naik Rp 755.840.326.507 dari nilai sebelumnya, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, pendapatan lain-lain daerah yang sah.
Demikian juga dengan kondisi belanja, mengalami kenaikan yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer.
Fraksi PDIP menilai kenaikan anggaran yang sangat signifkan tersebut, ia menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk mengetatkan belanja daerah agar tepat guna dan tepat sasaran. Sehingga jika pendapatan yang tidak sesuai dengan target tidak menimbulkan utang pada APBD tahun berikutnya.
Selanjutnya ia menilai belanja mencapai 1 triliun lebih itu, tidak semua SKPD mengalami kenaikan. Berdasarkan sajian kelompok belanja atau pagu SKPD, terdapat beberapa SKPD mengalami penurunan belanja.
Sehingga ia meminta pemerintah daerah agar kembali melakukan pengecekan terhadap kegiatan SKPD tersebut, apalagi jika belanja tersebut merupakan kebutuhan masyakarat.
”Sehingga dampaknya akan merugikan masyarakat Tanah Bumbu karena ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh SKPD,” kata Abdul Rahim.
Ia pun meminta jika hal itu tidak dianggarkan pada anggaran perubahan, agar menjadi belanja prioritas pada tahun APBD tahun 2024.
Kemudian ia juga berharap agar pelaksanaan kegiatan dan pembayaran kegiatan menjadi perhatian, berhubungan dengan administrasi dan perhitungannya agar tidak terjadi kesalahan.
”Jangan sampai kejadian tahun 2022 kembali terulang dengan banyaknya temuan hasil BPK Perwakilan Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Secara umum, Fraksi PDIP bersepakat dan berkomitmen bahwa Raperda APBD Perubahan 2023, setuju segera masuk dalam tahap pembahasan lebih lanjut, dan berharap hasilnya akan memberikan dampak dan dapat dirasakan oleh masyarakat Tanah Bumbu. (MAS)
