DPRD Tanbu Bersama Bupati Tinjau Lokasi Jalan longsor Akibat Pertambangan

- Editor

Kamis, 29 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu turut hadir dalam peninjauan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar ke lokasi Jalan Nasional longsor akibat aktifitas tambang di Desa Satui Barat Kecamatan Satui, Kamis (28/9/2022).

Berikut nama-nama anggota DPRD yang hadir meninjau lokasi Jalan Nasional yang longsor akibat aktifitas tambang batubara.

Tarmiji dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ernawati fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hamsiah Fraksi gabungan Partai Amanat Nasional dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Bupati Tanah Bumbu menjelaskan, sebagai solusi, dibukakan jalan alternatif, sehingga tidak lagi terjadi kemacetan dan tidak mengganggu pengguna jalan.

Baca Juga :  DKUMPP Monitoring Bangunan Pasar dan Harga Minyak Goreng
Kadis PUPR Tanah Bumbu Subhansyah, menjelaskan kondisi Jalan Nasional kepada Bupati Zairullah Azhar
Kadis PUPR Tanah Bumbu Subhansyah, menjelaskan kondisi Jalan Nasional kepada Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar

Selanjutnya, Bupati Tanah Bumbu akan melaporkan kepada DPR RI tentang kejadian Jalan Nasional longsor akibat pertambangan yang berdekatan dengan Jalan Nasional.

Sebenarnya Bupati Tanah Bumbu telah melayang surat ke pusat agar aktifitas tambang di pinggir Jalan Nasional itu dihentikan, dan tidak mengganggu pengguna jalan serta merusak Jalan Nasional.

“Tapi karena kewenangan itu ada pada pusat, kita posisinya pada menghimbau, makanya saya berharap undang-undang (mengenai tambang) kedepannya tidak lagi sepenuhnya oleh pusat, tapi daerah dilibatkan,” terangnya.

Baca Juga :  Job Fair, Utamakan Pencari Kerja Lokal

Peristiwa Jalan Nasional longsor akibat tambang seharusnya tidak terjadi, namun sangat disayangkan, katanya, semua kewenangan tambang ditarik ke pusat. sehingga Bupati hanya bisa menghimbau ke pusat.

“Menurut saya, ini kan kasusnya jelas ya, soal tambang. Oleh sebab itu saya akan segera ke Jakarta, ke DPR RI mengajukan kepada komisi VII, supaya undang-undang yang ada ini dirubah isinya. Libatkan daerah, kalau tidak, akan terjadi begini terus karena mereka bikin ini seenaknya tanpa melihat di lapangan,” tegasnya. (MAS)

Berita Terkait

Fraksi PAN Tanbu Harap APBD 2025 Jadi Jawaban Kebutuhan Masyarakat
Fraksi Golkar Minta Eksekutif Hati-hati Gunakan Anggaran
Fraksi NasDem Sejahtera: Optimalkan Anggaran untuk Masyarakat Kecil
FPDIP Tanbu Minta Rekap Pendapatan Asli Daerah
Fraksi PKB Tanbu Harap Postur Anggaran Pendididikan Prioritaskan SDM
Isu Nasional, Fraksi Gerindra Tanbu Tanyakan Nasib Guru Honorer
Zairullah Azhar Sebut Penyusunan Keuangan Pemkab Berbasis Kinerja
Fraksi DPRD Tanbu Setujui Raperda Perumahan dan Pemukiman
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 Oktober 2024 - 10:57 WIB

Fraksi PAN Tanbu Harap APBD 2025 Jadi Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Rabu, 9 Oktober 2024 - 09:53 WIB

Fraksi Golkar Minta Eksekutif Hati-hati Gunakan Anggaran

Rabu, 9 Oktober 2024 - 09:36 WIB

Fraksi NasDem Sejahtera: Optimalkan Anggaran untuk Masyarakat Kecil

Rabu, 9 Oktober 2024 - 08:34 WIB

FPDIP Tanbu Minta Rekap Pendapatan Asli Daerah

Selasa, 8 Oktober 2024 - 17:58 WIB

Fraksi PKB Tanbu Harap Postur Anggaran Pendididikan Prioritaskan SDM

Berita Terbaru

Tanah Bumbu

Sempat Viral Muncul Buaya, Zairullah Jelaskan Pantai Pagatan Aman

Minggu, 20 Okt 2024 - 04:20 WIB

Tanah Bumbu

Wahyu Windarti Bahagia Siswa PAUD dan TK Ikut Jelajah Literasi

Jumat, 18 Okt 2024 - 20:23 WIB