DPRD Tanbu Bersama Bupati Tinjau Lokasi Jalan longsor Akibat Pertambangan

- Editor

Kamis, 29 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu turut hadir dalam peninjauan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar ke lokasi Jalan Nasional longsor akibat aktifitas tambang di Desa Satui Barat Kecamatan Satui, Kamis (28/9/2022).

Berikut nama-nama anggota DPRD yang hadir meninjau lokasi Jalan Nasional yang longsor akibat aktifitas tambang batubara.

Tarmiji dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ernawati fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hamsiah Fraksi gabungan Partai Amanat Nasional dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Bupati Tanah Bumbu menjelaskan, sebagai solusi, dibukakan jalan alternatif, sehingga tidak lagi terjadi kemacetan dan tidak mengganggu pengguna jalan.

Baca Juga :  Berselawat Kabulkan 70 Hajat Dunia
Kadis PUPR Tanah Bumbu Subhansyah, menjelaskan kondisi Jalan Nasional kepada Bupati Zairullah Azhar
Kadis PUPR Tanah Bumbu Subhansyah, menjelaskan kondisi Jalan Nasional kepada Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar

Selanjutnya, Bupati Tanah Bumbu akan melaporkan kepada DPR RI tentang kejadian Jalan Nasional longsor akibat pertambangan yang berdekatan dengan Jalan Nasional.

Sebenarnya Bupati Tanah Bumbu telah melayang surat ke pusat agar aktifitas tambang di pinggir Jalan Nasional itu dihentikan, dan tidak mengganggu pengguna jalan serta merusak Jalan Nasional.

“Tapi karena kewenangan itu ada pada pusat, kita posisinya pada menghimbau, makanya saya berharap undang-undang (mengenai tambang) kedepannya tidak lagi sepenuhnya oleh pusat, tapi daerah dilibatkan,” terangnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD: Satu Jengkal Tanah Pun Masyarakat Harus Bayar

Peristiwa Jalan Nasional longsor akibat tambang seharusnya tidak terjadi, namun sangat disayangkan, katanya, semua kewenangan tambang ditarik ke pusat. sehingga Bupati hanya bisa menghimbau ke pusat.

“Menurut saya, ini kan kasusnya jelas ya, soal tambang. Oleh sebab itu saya akan segera ke Jakarta, ke DPR RI mengajukan kepada komisi VII, supaya undang-undang yang ada ini dirubah isinya. Libatkan daerah, kalau tidak, akan terjadi begini terus karena mereka bikin ini seenaknya tanpa melihat di lapangan,” tegasnya. (MAS)

Berita Terkait

DPRD Tanbu Ajukan Raperda Pengembangan Wirausaha dan Pengawasan Produk Halal
Program Pemulihan UMKM Kurang Peminat, Diskumdagri: Kendala Akses Modal
Upaya Gali PAD, DPRD Tanbu Kunjungi Palangkaya Raya
Ketua DPRD Imbau Masyarakat Patuhi Aturan Lalu Lintas
Ketua DPRD Hadiri Apel Operasi Patuh Intan 2024 di Mapolres Tanbu
Rapat Paripurna DPRD, Zairullah Teguh Perjuangkan Bendungan Kusan
Wakili Bupati, Sekda Ucapkan Terima Kasih LPJ APBD 2023 Diterima
Akhirnya, Semua Fraksi DPRD Tanbu Terima LPJ APBD 2023
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 16:14 WIB

Program Pemulihan UMKM Kurang Peminat, Diskumdagri: Kendala Akses Modal

Selasa, 16 Juli 2024 - 10:44 WIB

Upaya Gali PAD, DPRD Tanbu Kunjungi Palangkaya Raya

Selasa, 16 Juli 2024 - 10:33 WIB

Ketua DPRD Imbau Masyarakat Patuhi Aturan Lalu Lintas

Senin, 15 Juli 2024 - 15:45 WIB

Ketua DPRD Hadiri Apel Operasi Patuh Intan 2024 di Mapolres Tanbu

Rabu, 10 Juli 2024 - 11:22 WIB

Rapat Paripurna DPRD, Zairullah Teguh Perjuangkan Bendungan Kusan

Berita Terbaru

Tanah Bumbu

Punya RisikoTinggi, Dinkes Tanbu Gelar PIN Polio

Jumat, 19 Jul 2024 - 10:52 WIB