Dongkrak Pendapatan, Tanah Bumbu Terapkan Kenaikan Tarif NJOP PBB P2

Avatar photo

- Editor

Selasa, 18 Oktober 2022 - 11:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu mulai menerapkan penyesuian tarif nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) pada triwulan ketiga 2022. Dengan penyesuaian ini diharapkan dapat mendongkrak pendapatan pajak daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tanah Bumbu Eryanto Rais melalui Sekretaris Bapenda H. Akhmad Fitriadi mengatakan, penyesuaian ini bertujuan, memanfaatkan sektor yang belum maksimal. Hal itu, sesuai dengan arahan dan masukan Koordinator Wilayah VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (Korwil VIII KPK) beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, penyesuaian NJOP PBB P2 selama ini ada beberapa bagian terkait NJOP PBB P2 yang nilai pajaknya tidak sesuai harga pasar. Oleh karena itu, pihaknya berusaha menyelaraskan semuanya, agar pendapatan lebih maksimal.

Baca Juga :  Kenaikan Harga Minyak Goreng Berpotensi Pengaruhi Bahan Pokok

”Penyesuaian ini bukan tanpa pertimbangan. Kami memahami perubahan tidak bisa langsung, karena baru beberapa titik wilayah tertentu yang dianggap punya potensi nilai jual tinggi saja yang tarif pajak PBB P2 sesuai NJOP,” tegas Fitriadi.

Menerapkan NJOP itu sudah dilakukan tiga bulan sebelumnya dengan melibatkan pihak ketiga. Bahkan anggaran yang dikeluarkan daerah juga lumayan besar, berkisar ratusan juta rupiah.

NJOP mulai diterapkan di beberapa wilayah tertentu seperti di Kecamatan Simpang Empat, Satui, dan Kusan Hilir dengan mengambil sample desa yang dinilai potensial, letaknya strategis dan pertumbuhan ekonominya bagus. Kenaikannya pun berbeda-beda, tergantung dari beberapa indikatornya mulai dari puluhan persen bahkan ada yang naik seratus persen.

Baca Juga :  Jangan Sombong, Allah Bisa Cabut Harta Benda Manusia

Terkait adanya kenaikan NJOP, masyarakat setempat sempat melakukan protes, tetapi setelah diberikan penjelasan mereka menerima. Nantinya jika wilayah sasaran kenaikan NJOP pihak dinas akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga masyarakat memahami dan menyadari kewajibannya membayar pajak sebagai warga negara.

“Sebelumnya adanya penetapan NJOP, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) selalu menjadi PR karena target belum pernah tercapai akibat NJOP rendah,” ujarnya.

Berkat kenaikan NJOP, capaian pajak sektor PBB P2 mengalami peningkatan signifikan, yakni 80,48 persen. Hasil ini menunjukkan keyakinan akan tuntasnya target pajak.

Berdasarkan rilis data dari Bapenda Tanah Bumbu, target pajak sektor PBB P2 berjumlah Rp 7,68 miliar dengan capaian realisasi triwulan ketiga Rp 6,18 miliar atau 80,48 persen.

Baca Juga :  Warning, PPKM level III Diterapkan di Tanah Bumbu

”Kami berupaya terus bekerja lebih baik. Efektivitas dan efisiensi pelayanan serta administrasi tetap ditingkatkan,” imbuhnya.

Dia mengatakan, masyarakat yang taat membayar pajak sangat membantunya. Disiplin pajak berarti ikut membangun berbagai hal untuk kemaslahatan bersama. Dan, pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu makin maju.

”Saya berterima kasih kepada masyarakat yang telah patuh membayar pajak. Kami bisa makin maju untuk kesejahteraan khususnya pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu,” pungkas Fitriadi.

Sebagai informasi, dalam rangka memberikan keringanan bagi masyarakat Tanah Bumbu dalam membayar pajak, pemerintah daerah telah menghapuskan seluruh denda pajak PBB P2 hingga akhir tahun ini. Denda pajak yang hitungannya bertahun-tahun menjadi nol rupiah. (Z)

Berita Terkait

PT BIB Kerjasama dengan BLK Tanbu Gelar Pelatihan Menjahit
Tanah Bumbu Segera Bangun Pelayanan Publik Generasi Ketiga
Antisipasi Kasus Demam Berdarah Melonjak, Bupati Tanbu Himbau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Zairullah Azhar Bantu Kursi Roda Warga Disabilitas
Satpol PP Kerjasama Pelatihan dengan Jhonlin Rescue
Turnamen Bupati Cup 2024 Sediakan Uang Pembinaan Rp 100 Juta
DP3AP2KB: Ciptakan Lingkungan Aman dan Ramah Bagi Anak
Kuncinya Pemberdayaan, Banyak Kasus KDRT Dipicu Faktor Ekonomi
Berita ini 74 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Februari 2024 - 16:14 WIB

Tantangan Tahun 2025: Bappelitbang Harap SKPD Siapkan Strategi Hadapi Masalah

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:13 WIB

Cegah Banjir Berulang, Dinas PUPR Normalisasi Saluran Drainase

Kamis, 22 Februari 2024 - 09:35 WIB

Ketua DPRD Tanbu Sampaikan Terima Kasih Partisipasi Masyarakat Ikuti Pemilu 2024

Rabu, 21 Februari 2024 - 15:43 WIB

DPRD Tanah Bumbu Sahkan 14 Perda Sepanjang Tahun 2023

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:41 WIB

Tantangan Pembangunan Tanah Bumbu 2025: Pendidikan, Lapangan Kerja, Kemiskinan

Selasa, 20 Februari 2024 - 17:46 WIB

Hasil Diskusi Publik Tentukan Arah Kebijakan Pembangunan Tanah Bumbu

Jumat, 16 Februari 2024 - 13:53 WIB

Wakil Ketua DPRD Tinjau titik Lokasi Banjir

Rabu, 14 Februari 2024 - 06:08 WIB

Guru SMA Mengeluh, Anggota DPRD Siap Fasilitasi konsultasi ke Dinas Pendidikan Provinsi

Berita Terbaru

Lensa Kamera

Prabowo-Gibran Unggul Karena Migrasi dari Pemilih Jokowi

Senin, 26 Feb 2024 - 22:06 WIB

Lensa Kamera

Oknum Petugas Jaga Aniaya Tahanan Polda Kalsel

Senin, 26 Feb 2024 - 21:56 WIB

Nasional

Dua Caleg PAN Dapil Kalsel 2 Melenggang ke Senayan

Senin, 26 Feb 2024 - 14:19 WIB

Foto Desain: Kaltimpost

Lensa Kamera

Ini Jumlah Suara Tertinggi Caleg DPR dan DPD RI Dapil Kaltim

Minggu, 25 Feb 2024 - 18:22 WIB