Bupati Zairullah Bersama Kepala SKPD Hadiri Pertemuan Mendagri

Avatar photo

- Editor

Senin, 24 Januari 2022 - 18:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Bupati Zairullah Azhar menghadiri rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas. Senin, (24/1/2022).

Pada rapat yang dihadiri oleh seluruh Bupati dan Walikota se-Indonesia melalui virtual, Tito Karnavian menjelaskan bahwa pertemuan tersebut sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi bagi kepala daerah, sebagaimana diketahui bahwa di bulan Januari 2022 saja sudah 3 kepala- daerah yang ditangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Diantaranya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendy, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin.

“Perlu menjadi perhatian kita semua karna selain berdampak kepada yang bersangkutan, juga terhadap sistem pemerintahan kita, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah, baik pusat maupun di daerah-daerah.” Kata Tito.

Tito menyakini bahwa banyaknya kepala daerah yang berprestasi, melakukan kinerja yang sangat baik, namun akibat kasus-kasus OTT kepala daerah tersebut memberikan dampak pada penurunan kepercayaan masyarakat kepada sistem pemerintahan.

Padahal menurut Tito, sistem pemerintahan yang dibangun saat ini adalah tulang punggung eksistensi runingnya administrasi pemerintahan kenegaraan.

Oleh karena itu, Tito mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi tetap harus ditekan seminimal mungkin, karna ini penting untuk merubah bangsa Indonesia yang lebih baik lagi.

Baca Juga :  LKSA PSAA Siapkan Rakernas I dan Jambore di Bukittinggi

Karena bila pemerintah itu bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik maka diharapkan dapat memberikan dampak bagi pemerintah pusat melalui pendapatan bagi negara, pendapatan daerah meningkat, dan yang lainnya juga meningkat, sehingga faktor kesejahteraan dapat didongkrak dan menjadi salah satu solusi untuk menekan tindak pidana korupsi.

Menurut hasil analisis internal Mendagri disebutkan bahwa ada tiga hal mengapa tindak pidana korupsi terjadi. Pertama, terkait dengan sistem, menurut Tito tindak pidana korupsi yang terjadi dipengaruhi oleh sistem politik, biaya politik untuk menjadi kepala daerah sangat tinggi sementara ketika terpilih pemasukan bagi kepala daerah berkurang, tidak bisa menutupi biaya politik, sehingga terjadilah tindak pidana untuk menutupi biaya politik.

Belum lagi ketika sudah menjabat sebagai kepala daerah, membutuhkan dukungan-dukungan dan biaya logistik lainnya sehingga terpancing melakukan moral Hazard.

Hal yang perlu mendapat perhatian lainnya adalah sistem rekrutmen yang transaksional, karna sudah dimulai dengan rekrutmen secara transaksional maka kelak dia tidak akan bekerja secara maksimal, karna dia harus mengembalikan biaya transaksional sebelumnya.

Kemudian dalam administrasi pemerintah daerah itu sendiri masih membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, Tito mencontohkan birokrasi yang berbelit-belit, regulasi yang sengaja dibuat panjang sehingga atas nama regulasi maka terjadilah negosiasi transaksional. Oleh karena itu ungkap Tito, banyak hal yang harus diperbaiki dalam sistem itu sendiri.

Baca Juga :  DLH Tanbu Bina Sekolah Adiwiyata

Ia berharap suatu saat nanti ada kajian sistem pemerintahan yang lebih transparan, yang mengurangi kontak fisik dengan cara digitalisasi.

Diakui bahwa digitalisasi ini melahirkan banyak konsep-konsep yang lebih transparan dan lebih mudahkan urusan, seperti konsep smart city, smart government, mulai perencanaan sampai eksekusi dibuat secara digital.

Kedua adalah terkait integritas moral. Akibat moral yang kurang baik, mental individu yang kurang baik, dan berfikir bahwa jabatan bukan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga memanfaatkan jabatan yang mengakibatkan integritas seseorang menjadi kurang baik. Menurut Tito, integritas merupakan hal yang sangat penting disamping kesejahteraan yang diberikan secara cukup.

Ketiga adalah budaya organisasi. Ia mengungkapkan bahwa seringkali kultur atau praktek-praktek salah terjadi dalam budaya, sehingga menjadi biasa. Inilah yang menimbulkan tekanan-tekanan yang dapat menjerumuskan dalam tindak pidana korupsi.

“Contoh kalau tidak menyetor kepada pimpinannya itu dianggap salah sehingga kalau tidak menyetor, dianggap tidak loyal kepada pimpinan. Kemudian bila bawahan tidak berhasil atau tidak memberikan setoran dinggap tidak berhasil. Nah budaya begini harus dipotong.” Kata Tito.

Baca Juga :  Hibah Pemda, Polres Tanbu Bangun 4 Rumah Dinas

Oleh karena itu diperlukan kekompakan dari atas sampai bawah, memiliki satu frekuensi mindset yang sama. Dan ia tidak menginginkan seperti orang membuka kulit kacang yang tinggal menunggu giliran saja.

Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyampaikan terobosan baru dalam pengadaan barang dan jasa, mulai e-katalog pusat, e-katalog sektoral, dan e-katalog daerah atau lokal.

Tito berharap terobosan baru ini dapat memotong pola-pola Hazard yang menyimpang, dan mengurangi pertemuan secara fisik, yang terkadang terjadi negosiasi yang pada akhirnya menjerumuskan pada tindak pidana korupsi.

Setelah mendengarkan paparan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Bupati Zairullah Azhar meminta kepada seluruh SKPD untuk memperhatikan sistem birokrasi yang dibangun, kemudahan dalam perizinan, dan kemudahan bagi pengusaha lokal dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah melalui barang dan jasa. (MAS)

Berita Terkait

PT BIB Kerjasama dengan BLK Tanbu Gelar Pelatihan Menjahit
Tanah Bumbu Segera Bangun Pelayanan Publik Generasi Ketiga
Antisipasi Kasus Demam Berdarah Melonjak, Bupati Tanbu Himbau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Zairullah Azhar Bantu Kursi Roda Warga Disabilitas
Satpol PP Kerjasama Pelatihan dengan Jhonlin Rescue
Turnamen Bupati Cup 2024 Sediakan Uang Pembinaan Rp 100 Juta
DP3AP2KB: Ciptakan Lingkungan Aman dan Ramah Bagi Anak
Kuncinya Pemberdayaan, Banyak Kasus KDRT Dipicu Faktor Ekonomi
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 22:48 WIB

Ini Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltim Peraih Suara Tertinggi

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:32 WIB

Venna Melinda Gagal Lagi Duduk di Senayan

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:20 WIB

Vicky Prasetyo Bobol Tabungan Demi Nyaleg

Kamis, 29 Februari 2024 - 14:51 WIB

Artis Melly Goeslaw Masih Unggul di Dapil Jabar I

Kamis, 29 Februari 2024 - 14:47 WIB

Suami Artis Ikut Nyaleg, Hasil Beda Nasib

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:11 WIB

Jarang Muncul di Televisi, Sule Sebut Faktor Usia

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:05 WIB

Real Count KPU Capai 77,64 Persen, Prabowo-Gibran Masih Unggul

Senin, 26 Februari 2024 - 22:06 WIB

Prabowo-Gibran Unggul Karena Migrasi dari Pemilih Jokowi

Berita Terbaru

Kalsel

Paman Birin: BUMD Punya Peran Stabilkan Inflasi

Jumat, 1 Mar 2024 - 20:03 WIB

Lensa Kamera

Ini Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltim Peraih Suara Tertinggi

Kamis, 29 Feb 2024 - 22:48 WIB

Daerah

Ini Prediksi Anggota DPRD Provinsi Kaltim 2024-2029

Kamis, 29 Feb 2024 - 18:38 WIB

Lensa Kamera

Venna Melinda Gagal Lagi Duduk di Senayan

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:32 WIB

Lensa Kamera

Vicky Prasetyo Bobol Tabungan Demi Nyaleg

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:20 WIB