TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar menyampaikan penjelasan tentang tambahan Dana Alokasi Khusus yang dianggap Fraksi Gerindra tiba-tiba naik dan menganggap tidak dijelaskan.
Boby Rahman dari Fraksi Gerindra meminta surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait penambahan anggaran dan penjelasanya.
Sayangnya, sebelum Zairullah Azhar menjelaskan dalam Rapat Paripurna itu, Fraksi Gerindra lebih dulu meninggalkan ruang Rapat Paripurna.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak tanggung-tanggung, Fraksi Gerindra juga meminta unsur pimpinan DPRD atau Wakil Ketua I Said Ismail Alaydrus asal Fraksi Gerindra meninggal ruangan.
“Mohon izin pak Wakil (Wakil Ketua I DPRD) karna anggota Fraksi Gerindra, kami mohon supaya ikut sama kami untuk keluar,” kata Boby Rahman menegur Said Ismail Alaydrus.
Meski demikian, 4 fraksi lainnya tetap bertahan dan melanjutkan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2023, Senin (31/10/2022), dan 4 fraksi yang menyetujui RAPBD tahun 2023 itu adalah Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi gabungan Amanat Nasional Demokrat.
Pada bagian akhir dari Rapat Paripurna, Eksekutif mendapatkan kesempatan menjelaskan tentang penambahan DAK.
Bupati Zairullah Azhar menyampaikan, penambah dana DAK merupakan bagian kesungguhan, keikhlasan, dan ketulusan untuk memajukan Tanah Bumbu.
“Hari ini semua mata akan menyaksikan ke kita, mereka menatap seberapa jauh kesungguhan, keikhlasan dan ketulusan kita semua,” terangnya.
Menurutnya, kesungguhan itu berbuah berkah sehingga Tanah Bumbu memperoleh tambahan DAK di RAPBD tahun 2023 hingga RAPBD mencapai 2,2 triliun.
Perubahan KUA PPAS yang terjadi di Tanah Bumbu, menurutnya, adalah perubahan yang pertama yang terjadi di Indonesia. karena sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga Ketua DPRD Supiansyah pun melakukan konfirmasi langsung di tingkat provinsi dan pusat untuk mendapatkan informasi yang valid.
Pemerintah daerah sudah menemui Dirjen dan sudah mendapatkan persetujuan jumlah dana DAK dan berencana mengeluarkan Surat Keputusan Menteri dan Surat Edaran sudah ada.
Sebenarnya pergerakan upaya memperoleh DAK itu dimulai sejak bulan Juli-Agustus, saat DPR RI melalui Komisi Banggar bersama Bappenas membahas rumusan Kresna, dan disitulah diputuskan dana perimbangan atau dana DAK.
“Alhamdulillah perjuangan kita, ikhtiar kita semua, kita termasuk 1 dari 6 kabupaten di Kalsel yang mendapatkan dana DAK. Jadi tidak semua kabupaten dapat,” ucapnya.
Sebelum mendapat dana DAK, ia harus berkali-kali mendatangi DPR RI sebelum muncul dalam keputusan kresna. Perjuangan tersebut tidaklah mudah katanya, karna banyak daerah yang menginginkan dana DAK tersebut dan Tanah Bumbu salah satu daerah yang mendapat dana DAK.
“Pahit, getir, dan lelah dilalui, sebagai Bupati kadang sampai menunggu 4-5 jam mau menghadap, jadi ini tidak mudah. Jadi perjuangan DAK ini adalah perjuangan yang membutuhkan kesungguhan,” jelasnya.
Seharusnya katanya, anggota DPRD Tanah Bumbu yang memiliki koneksi, melakukan hal yang sama, bisa membantu daerah mendapat dana DAK.
“Jadi itulah DAK, bisa mudah bisa tidak, ini yang menjadi doa dan harapan kita, apa yang menjadi perjuangan kita semuanya, akan terus dapat kita lanjutkan karena kita punya tanggung jawab,” katanya.
Zairullah Azhar pun mengucapakan terima kasih kepada anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Parman, dan Bahsanuddin dari Partai PKS, yang menjelaskan tentang dana DAK, yang peruntukannya jelas dan tidak bisa lagi diotak-atik, daerah hanya melaksanakan saja.
Ia pun berharap pada periode anggaran perubahan 2023 Tanah Bumbu bisa mendapatkan yang lebih besar lagi, apa lagi jika melihat posisi Tanah Bumbu sebagai penyangga IKN yang harus menyiapkan infrastruktur.
“Mudah-mudahan 2023 ke depan, ada lagi tambahan. Saya tadi bicara dengan Ketua DPRD, doakan lah buya. Mudah-mudahan bisa dapat 3 triliun di perubahan nanti 2023,” kata Zairullah Azhar. (MAS)
