Bikin Kesalahan Laporan, Fraksi PDIP Minta Bupati Tanbu Berikan Sanksi

Avatar photo

- Editor

Rabu, 5 Juli 2023 - 06:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tanah Bumbu meminta Bupati dan Sekretaris Daerah memberikan sanksi kepada SKPD yang melakukan kesalahan dalam penyampaian laporan keuangan, Selasa (4/7/2023).

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Raperda Laporan Pertanggung jawaban (LPj) Tahun 2022 Bupati Tanah Bumbu.

Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Andrean Atma Maulani dan didampingi Wakil Ketua Said Ismail Kholil Alaydrus.

Anggota DPRD berjumlah 35 orang, dihadiri 27 orang anggota DPRD. Andrean Atma Maulani yang disapa Andre menyampaikan Raperda tersebut merupakan hasil pembahasan dari tanggal 7 sampai 13 Juni 2023.

Keputusan Fraksi PDIP Tanah Bumbu yang dibacakan Asri Noviandani mengemukakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, yang tertuang dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Oleh karena itu Fraksi PDIP meminta agar segera menyelesaikan dengan sisa waktu yang diberikan BPK, tak lebih dari 60 hari.

Baca Juga :  Rapat Paripurna, Bupati Apresiasi Pertanyaan DPRD

Kepada Dinas PUPR, ia memberikan apresiasi karena telah menindak lanjuti temuan dari BPK sesuai dengan prosedur dan mekanisme.

Kedua, berkaitan dengan temuan dari BPK hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian ( Alsintan) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Fraksi PDIP meminta agar aset Alsintan mendapat perhatian.

Ketiga, terkait dengan rekomendasi BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, yang menemukan hasil pemeriksaan piutang PBB, Fraksi PDIP minta kepada dinas terkait segera menyelesaikan dan memvalidasi, mengingat PBB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga :  DPMPTSP Sampaikan Kebutuhan Tambahan di DPRD Tanbu

Keempat, Fraksi PDIP meminta Bupati Tanah Bumbu dan Sekretaris Daerah Ambo Sakka mengevaluasi dan memberikan sanksi kepada mereka yang membuat terjadinya kesalahan dari SKPD, agar bisa menjadi peringatan dan pembelajaran untuk tidak tidak terjadi kesalahan yang sama.

“Fraksi PDIP menyarankan agar ke depan, tempat dan posisi pejabat pada setiap SKPD sesuai dengan latar belakang skil dan kemampuan, pengalaman dan basic, untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan-kesalahan yang ada dan menimbulkan temuan,” ucap Noviandani.

Kelima, Fraksi PDIP sangat berharap agar Tanah Bumbu selalu mendapatkan WTP.
Fraksi PDIP menilai perolehan penghargaan WTP sampai ke-10 kali merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menata tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Baca Juga :  Peringatan Hari Pahlawan 7 Februari Momentum Kebangkitan SDM

Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada kepada mereka yang membuat kesalahan terhadap laporan keuangan, Fraksi PDIP berpendapat sanksi yang diberikan kepada SKPD bukanlah vonis tetapi sebagai peringatan dan pembelajaran bagi semuanya.

“Jangan sampai terulang lagi,” katanya.

Terakhir, Fraksi PDIP menyatakan, setelah mencermati dan mendalami LPj APBD tahun 2022, maka Fraksi PDIP menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan ABPD tahun anggaran 2022 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023. (MAS)

Berita Terkait

Kementerian Kehutanan Tolak Pengajuan Pinjam Pakai Jalan Sumpol dari PT Arutmin
Dinas KUMPP Bangun Pusat Oleh-oleh Tanah Bumbu
Pemda Tanah Bumbu Tambah Modal Perusahaan Air Minum Sebesar Rp 211 Miliar
Akhirnya, PT Arutmin Indoensia Mau Bayar Pemakaian Jalan Khusus Aset Daerah
Hasil Pembahasan dengan Banggar, Pagu Anggaran Inspektorat Tak Banyak Bergeser dari 24,2 Miliar
Banyak kebutuhan Belum Terakomodir, Pagu Anggaran Diskominfosp Tahun 2024 hanya 23 Miliar
Hasil Pembahasan di DPRD, Pagu Bappelitbang Anggarkan 18 Miliar Tahun 2024
Pagu Anggaran Murni Satpol PP dan Damkar 2024 Naik Menjadi Rp 19 Miliar
Berita ini 170 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 9 Desember 2023 - 22:20 WIB

Dinsos Rambu Salurkan Lagi Bantuan Sosial

Sabtu, 9 Desember 2023 - 00:59 WIB

Disdik Tanbu Rekonsiliasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sabtu, 9 Desember 2023 - 00:48 WIB

Dispersip Tanbu Buka Program Kreatif Tingkatkan Literasi Masyarakat

Sabtu, 9 Desember 2023 - 00:27 WIB

Dispersip Segere Rilis Buku Potret Tanah Bumbu

Jumat, 8 Desember 2023 - 12:33 WIB

Dispersip Tanbu Ajak Nonton Bareng Film Ulama Datu Kelampayan

Jumat, 8 Desember 2023 - 11:26 WIB

Bupati Tanbu Hadiri Rapurna TMMD ke 44 Tahun 2023

Jumat, 8 Desember 2023 - 10:28 WIB

Dinkes Tanbu Ajak Remaja Cegah HIV AIDS

Kamis, 7 Desember 2023 - 21:34 WIB

Realisasi Investasi Tanbu Melonjak dari Target Rp 2,4 Triliun Jadi Rp 5,8 Triliun

Berita Terbaru

Daerah

Sugiyatno Perjuangkan Pendidikan Vokasi

Minggu, 10 Des 2023 - 08:58 WIB

Tanah Bumbu

Dinsos Rambu Salurkan Lagi Bantuan Sosial

Sabtu, 9 Des 2023 - 22:20 WIB

Tanah Bumbu

Dispersip Segere Rilis Buku Potret Tanah Bumbu

Sabtu, 9 Des 2023 - 00:27 WIB