Saya masih penasaran cerita dibalik penggulingan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, karna Presiden Prabowo sendiri sangat memuji keberanian Purbaya dalam mengambil langkah progresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menarik sumber-sumber pendapatan negara.
Berdasarkan analisa Rita Mf Jannah dalam tulisan opini pada media online, ia menjelaskan bahwa tidak ada bukti Pemerintah Cina atau Investor Cina meminta kepada Prabowo untuk mencopot Purbaya Yudhi Sadewa, tetapi ada bukti publik bahwa kepentingan bisnis asal China berhadapan langsung dengan sejumlah kebijakan Purbaya, dan karena keputusan pergantian Menkeu terjadi sangat mendadak, hipotesis tentang adanya tekanan atau lobbying informal layak diuji, bukan ditertawakan dan bukan pula langsung dianggap terbukti.
Ini bedanya analisis politik dengan gosip politik, katanya. Gosip bilang: “China nyuruh, Purbaya dicopot.” Analisis bilang: “Siapa yang memiliki kepentingan? Siapa yang berkonflik? Melalui kanal apa pengaruh dapat disalurkan? Apa perubahan kebijakan setelah pergantian? Dan apakah pola waktunya konsisten dengan hipotesis tersebut?”
Rita menjelaskan bahwa investor China tidak sama dengan pemerintah China. Tetapi dalam ekonomi-politik China, batas negara dan bisnis kadang lebih berpori dibanding model liberal Barat, terutama dalam sektor strategis dan perusahaan yang punya hubungan dengan negara.
Karena itu, ilmuwan politik tidak boleh otomatis menyamakan semuanya, tetapi juga tidak boleh menganggap hubungan itu tidak relevan.
Pada Mei 2026, katanya, China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) menyampaikan surat kepada Prabowo mengenai sejumlah persoalan investasi.
Keluhannya mencakup antara lain: kewajiban penempatan devisa hasil ekspor, perubahan kuota nikel, pajak dan pungutan, enforcement imigrasi dan kehutanan, serta apa yang mereka anggap sebagai tekanan berlebihan dari aparat.
The Jakarta Post melaporkan bahwa Purbaya merespons dengan garis yang sangat nasionalistik: kedaulatan atas sumber daya alam Indonesia diprioritaskan meskipun kebijakan lebih ketat berpotensi membuat investor pergi.
Jadi di sini sudah terbentuk policy conflict, yaitu Investor menginginkan predictability dan lower friction, sementara Purbaya menginginkan sovereignty, enforcement, dan revenue collection.
Menurut Rita, ini bukan pertengkaran personal, Ini konflik klasik dalam political economy of foreign investment.
Selanjutnya pada tanggal 25 Juni, Purbaya melakukan sidak terhadap perusahaan baja asal China di Pulogadung.
Dia menyebut adanya dugaan transaksi berbasis tunai yang menyebabkan nilai transaksi yang dilaporkan lebih rendah, sehingga berpotensi menekan pembayaran PPN, PPh, dan bea masuk. Perusahaan itu disebut mempunyai penjualan hampir Rp10 triliun.
Dan ini titik penting, Purbaya tidak sedang menyerang “China” sebagai negara, dia sedang menyerang perilaku bisnis tertentu yang menurutnya merugikan penerimaan dan persaingan domestik.
Ini perbedaan yang sangat penting, kata Rita, secara akademis karena kalau negara membiarkan perusahaan asing dengan harga lebih murah pada tax avoidance, maka perusahaan lokal kalah sehingga basis pajak mengecil maka pemerintah menghadapi regulatory arbitrage.
Investor asing mendapatkan keunggulan bukan karena produktivitas, melainkan karena mampu mengeksploitasi celah enforcement. Maka enforcement Purbaya secara teori ekonomi justru bisa dibaca sebagai level playing field policy.
Selanjutnya, pada Juli, Purbaya mengatakan perusahaan baja domestik bahkan mengancam akan ikut “beroperasi secara gelap” jika pemerintah tidak menertibkan perusahaan baja China.
Purbaya menyebut sekitar 40 perusahaan China masuk radar pengawasan dan mengaitkan persoalan dengan transaksi cash-based serta potensi kekurangan pajak.
Rita menilai, di sinilah politiknya menjadi menarik, Karena bukan lagi Purbaya vs perusahaan China. Melainkan Pemerintah vs ketidakadilan kompetitif dengan dua kelompok bisnis yang saling menarik pemerintah ke arah berbeda.
Investor China merasa “Regulasi terlalu berat.”
Sementara pengusaha lokal berpandangan “Kalau mereka boleh begitu, kami juga akan melakukan begitu.” sehingga Purbaya harus melakukan enforce.
Rita menilai, ini menciptakan apa yang disebut dalam political economy sebagai distributional conflict, bahwa setiap kebijakan menghasilkan pemenang dan pecundang.
Tanggal 14 September 2026 menjadi peristiwa penting dan mendebarkan Menkeu Purbaya dicopot dan digantikan Suahasil Nazara.
Jadi, menurutnya, ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, yaitu menggunakan penjelasan A untuk otomatis menghapus kemungkinan B. Karena dalam politik, multiple causality sangat normal.
Rita menghubungkan Causal Overdetermination, dimana tidak perlu ada satu faktor tunggal. Bisa saja fiscal concerns, investor confidence, hubungan dengan BI, gaya komunikasi, kepentingan bisnis yang terganggu, serta kebutuhan politik Prabowo, semuanya bertemu.
Maka pertanyaannya, menurut Rita, bukan: apakah China penyebabnya? Tetapi apakah kepentingan China merupakan salah satu variabel yang meningkatkan probabilitas pergantian Purbaya?
Selanjutnya ia menggunakan dengan studi lobbying dimana pengaruh tidak selalu berbentuk: “Tolong pecat Menteri X.” Bahkan bentuk seperti itu justru kurang lazim untuk aktor rasional, karena terlalu eksplisit dan berisiko.
Secara umum dipetakan seperti berikut:
Information lobbying
Investor memberikan informasi: “Kalau regulasi ini diterapkan, investasi kami akan turun.”
Threat signaling
“Kalau kondisi tidak berubah, kami akan meninjau kembali investasi.”
Coalition building
Investor mengumpulkan asosiasi bisnis, kamar dagang, diplomat, dan aktor domestik.
Elite access
Pertemuan langsung dengan presiden, menteri, atau pejabat senior.
Reputation signaling
Investor menyampaikan kepada pemerintah:
“Indonesia semakin tidak predictable.”
Kemudian pemerintah sendiri mengambil keputusan.
Hasil akhirnya dapat terlihat bahwa
“Prabowo mengganti menteri karena pertimbangan internal.” Padahal preferensi berbagai kelompok eksternal sudah masuk ke dalam kalkulasi elite sebelumnya. Itulah mengapa lobbying sering sulit dibuktikan secara forensik. Tetapi Jangan Jatuh ke Teori Konspirasi, katanya.
Kasus Whoosh Membuat Puzzle ini Makin Menarik
Delapan September, Reuters melaporkan pemerintah Indonesia akan mengambil alih kendali 60% proyek Whoosh, sementara perusahaan China mempertahankan 40%. Nilai proyek sekitar US$7,3 miliar, dengan utang sekitar US$4,5 miliar kepada China Development Bank.
Purbaya sendiri mengumumkan perubahan struktur tersebut. Lalu enam hari kemudian: Purbaya dicopot.
Apakah Whoosh menyebabkan Purbaya dicopot? Tidak ada bukti untuk itu, kata Rita. Tapi secara analytical mapping, ini memperlihatkan betapa besar dan strategisnya interdependensi finansial Indonesia-China.
Jadi kalau kita membahas hubungan Purbaya dengan investor China, kita tidak boleh melihatnya hanya sebagai “Pabrik baja di Pulogadung.” Ada ekosistem yang lebih besar yaitu mineral, industri, pajak, investasi, BRI, pembiayaan, infrastruktur, utang, serta kebijakan fiskal. Dan di tengah jaringan itu duduk seorang Menteri Keuangan.
Pelantikan Suahasil juga Memberi Petunjuk
Ini justru menarik, lanjutnya. Suahasil langsung menekankan credible state budget dan komitmen menjaga defisit di bawah 3% GDP.
Reuters menggambarkan pergantian ini sebagai langkah untuk memulihkan kepercayaan investor dan membuat pengelolaan ekonomi lebih predictable. Artinya, dari perspektif state-market signaling, Prabowo sedang mengirim pesan: “Indonesia ingin kembali predictable.”
Nah, siapa yang paling membutuhkan predictability? Semua investor asing, termasuk China, Jepang, Korea, Amerika, Singapura, juga Eropa.
Jadi kalau investor China memang merasa Purbaya terlalu keras, pergantian ke figur teknokrat seperti Suahasil secara tidak langsung juga bisa mengurangi friction dengan investor China, meskipun itu tidak membuktikan bahwa China meminta pergantian tersebut.
Tapi ada Paradoks Besar
Purbaya mungkin justru benar secara regulatory economics, sementara pemerintah bisa tetap memilih menggantinya karena pertimbangan macroeconomic politics. Seolah ada dialog seperti ini.
Purbaya: “Saya harus menegakkan aturan.”
Investor: “Aturan terlalu keras.”
Pasar: “Kebijakan terlalu unpredictable.”
Pemerintah: “Kami butuh investasi sekaligus stabilitas.”
Maka negara menghadapi dilema bagaimana mempertahankan sovereignty dan enforcement tanpa membuat foreign capital merasa Indonesia terlalu hostile. Ini disebut policy credibility dilemma.
Jika terlalu lunak, investor nakal mendapat ruang. Namun terlalu keras investor takut, terlalu ekspansif pasar khawatir, terlalu konservatif target pertumbuhan gagal. Menkeu berada tepat di tengah mesin blender itu.
Siapa yang Paling Mungkin “Menang” dari Pergantian Purbaya?
Ini yang menarik, bahwa satu pergantian pejabat bisa sekaligus menguntungkan banyak aktor yang berbeda. Karena itu kita tidak membutuhkan teori “satu dalang”.
Politik tingkat tinggi bekerja melalui jaringan kepentingan, akses, informasi, reputasi, lobbying, bargaining, dan signaling.
Bukti publik menunjukkan bahwa investor China punya kepentingan yang jelas di Indonesia. Mereka pernah menyampaikan keluhan langsung kepada pemerintah.
Purbaya mengambil posisi yang keras terhadap sebagian persoalan tersebut. Ia kemudian menghadapi berbagai konflik kebijakan lain dengan pasar dan institusi ekonomi.
Prabowo menggantinya secara mendadak dengan teknokrat yang secara eksplisit membawa pesan fiscal credibility dan investor confidence.
Jadi model yang paling masuk akal sekarang adalah kepentingan bisnis, konflik regulasi, investor confidence, fiscal credibility, hubungan antar-institusi, kebutuhan politik Prabowo, berakhir keputusan pergantian Menkeu.
China bisa menjadi salah satu node di dalam jaringan itu, bukan harus menjadi dalang tunggal. Itu jauh lebih menarik secara ilmiah.
Itulah analisa Rita Mf Jannah, yang menyebut dirinya sebagai pengamat internasional. Apapun yang disampaikannya menarik untuk memperkaya referensi kita untuk menganalisa kejadian dari luar istana kepresidenan.
M. Akram Sadli, Penukil
