Banyak Proyek Sarana Belum Selesai, Jokowi Tunda Berkantor di IKN

JAKARTA, Goodnews.co.id – Presiden RI, Jokowi, menunda pemindahan kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dijadwalkan pada awal September 2024.

Hal ini dikarenakan masih ada beberapa persiapan yang harus diselesaikan sebelum memulai aktivitas di IKN.

“Melihat kondisi di lapangan, banyak hal yang belum selesai,” ungkapnya dikutip Suara Kaltim, Kamis (29/8/2024).

Salah satu proyek yang masih dalam tahap penyelesaian adalah pembangunan bandara di IKN.

Jokowi menekankan bahwa keberadaan bandara sangat penting, agar IKN bisa menjadi pusat penghubung ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Misalnya, airport belum selesai,” imbuhnya.

Ia juga menekankan bahwa infrastruktur yang memadai, terutama bandara, merupakan syarat utama sebelum pemindahan aktivitas ke IKN.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa Presiden Jokowi direncanakan pindah ke IKN pada pekan pertama September 2024.

Menurutnya, pemindahan ini akan dilakukan setelah Bandara Nusantara selesai dibangun.

Namun, hingga saat ini, landasan pacu bandara baru mencapai 1.100 meter dari target 2.200 meter, karena terhambat oleh kendala cuaca.

“Kalau saya tahu, Pak Presiden akan pindah ke IKN begitu bandaranya beroperasi di minggu pertama September,” kata Basuki.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan progres pembangunan bandara pekan depan.

Ia berharap landasan pacu dapat diselesaikan sesuai target pada 2 September, sehingga setelah itu pemasangan lampu-lampu akan dilakukan agar bandara bisa beroperasi pada minggu pertama September.

Sementara itu, Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan pada September juga turut tertunda, karena kesiapan infrastruktur yang masih dalam tahap persiapan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar.

Ia menuturkan, penundaan ini merupakan arahan dari Presiden Jokowi agar tidak terburu-buru pindah apabila ekosistem dan infrastruktur di IKN masih belum siap. (E)