TANAH BUMBU – Tantangan penyelesaian masalah dan pengelolaan aset dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masing-masing pemerintah kabupaten kota.
Meski pejabat pengelola aset dan pegawai dapat memperoleh insentif atau tunjangan 4 persen atas pemanfaatan aset daerah namun tetap harus mengantisipasi persoalan hukum yang dapat muncul dikemudian hari, jelas Feri Wibisono dalam webiner yang diselenggarakan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Dihadiri Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu, Syamsuddin, di ruang DLR Lantai 4 kantor Bupati Tanah Bumbu. Rabu, (9/2/2022).
Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara, Feri wibisono, yang menjadi salah satu narasumber dalam zoom meeting tersebut menyampaikan beberapa risiko yang dapat muncul dikemudian hari ketika tidak diantisipasi.
Pertama, keputusan atau kebijakan yang dapat berakibat pada sengketa tata usaha. Kedua, adanya potensi kasus perdata berkaitan dengan kepemilikan aset daerah. Keempat, kemungkinan temuan indikasi hasil audit yang merugikan keuangan negara.
Feri Wibisono mengungkapkan beberapa modus yang dapat merugikan daerah atau negara adalah pertama, perjanjian kerja sama yang diubah aset pengelolaan kepada pihak ketiga, kemudian berubah menjadi HGB dan selanjutnya aset daerah menjadi hilang.
Modus kedua, data dan dokumen yang sengaja dihilangkan atau digelapkan. Modus ketiga, aset tidak dipelihara da tidak didata sebagai barang milik negara. Keempat penambahan aset tapi tidak diadministrasikan.
Selanjutnya untuk melakukan mitigasi utamanya perlindungan bagi pengelola aset daerah maka Feri memberikan saran agar dapat menghubungi Kantor Kejaksaan Negeri di setiap kabupaten kota masing-masing. Kejaksaan negeri akan memberikan pelayanan dan bantuan hukum pagi pemerintah daerah bila mana dibutuhkan.
“Di sana ada jaksa pengacara negara yang siap memberikan layanan di bidang keperdataan dan administrasi termasuk di dalam persiapan perjanjian atau kontrak drafting pengambilan kebijakan untuk legal drafting dan apabila ada keragu-raguan, bisa minta pendapat hukum dari jaksa pengacara dari kejaksaan negeri setempat.” Jelas Feri Wibisono.
Selanjutnya presentasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktur koordinasi Supervisi wilayah V Budi Waluyo, menjelaskan 3 penyebab korupsi yang sering terjadi di daerah berdasarkan teori Donald R. Cressey, yaitu peluang, pembenaran, dan tekanan.
Oleh karena itu KPK melakukan strategi dengan tiga pendekatan yaitu, pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan.
Kemudian untuk melakukan pencegahan maka KPK melakukan 8 wilayah intervensi pada setiap pemerintah daerah mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, Perizinan, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Selanjutnya KPK juga menetapkan 38 indikator dan 88 sub indikator, yang menjadi unsur penilaian dalam pencapaian atas upaya pencegahan korupsi melalui pembangunan sistem dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang diukur melalui monitoring center for prevention pada tahun 2022.
Disebutkan pula beberapa contoh yang sudah ditangani KPK terkait pengelolaan aset daerah seperti Korupsi pengadaan tanah munjul di DKI Jakarta, Pengadaan Tanah RTH Kota Bandung, penyalahgunaan aset di pemko Surabaya, kemudian KPK juga melakukan fasilitasi pengembalian aset daerah di Sorong, dan pendampingan sertifikasi aset.
Webiners series kelima diselenggarakan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap hari Rabu, bertema penyelesaian permasalahan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan asli daerah. Pemateri pertama Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, juga Walikota Malang, Sutiaji. Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana. Dan dihadiri Kepala BPKAD Kabupaten Kota seindonesia. (MAS)
