TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyampaikan belanja pemkab Tanah Bumbu tahun 2027 pada angka Rp 2,88 triliun yang termaktub dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Sepunggur, Senin (12/10/2026).
Rapat paripurna DPRD Tanah Bumbu dipimpin Ketua DPRD Andrean Atma Maulani, didampingi Wakil Ketua II Syabani Rasul. Bupati Andi Rudi Latif hadir langsung bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), anggota DPRD, pejabat vertikal lainnya.
Acara yang berlangsung pada pukul 13.00 Wita, Bupati Andi Rudi Latif memaparkan arah kebijakan pembangunan serta struktur rancangan anggaran daerah untuk tahun mendatang. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah rencana belanja daerah sebesar Rp2,88 triliun, sementara pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,18 triliun.
Pokok-pokok struktur RAPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2027, terdapat tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan penerimaan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.185.689.356.480, sedangkan belanja daerah dirancang sebesar Rp2.888.031.113.863.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp702.341.757.383.
Berdasarkan angka tersebut, rencana belanja daerah lebih besar sekitar Rp702,34 miliar dibandingkan pendapatan daerah. Selisih itu sama dengan besaran penerimaan pembiayaan yang disampaikan dalam rancangan anggaran.
Andi Rudi Latif juga menyampaikan kebijakan anggaran tahun 2027 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2029.
Penganggaran tahun 2027 diarahkan untuk mendukung transformasi infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan mutu pelayanan publik.
Misi pertama adalah meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan serta pelatihan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter, berlandaskan iman dan takwa.
Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, perluasan akses pendidikan dan pelatihan, serta penguatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan daerah.
Misi kedua, memperkuat layanan kesehatan dari tingkat dasar hingga rujukan. Pemerintah daerah mengarahkan perhatian pada peningkatan fasilitas dan mutu pelayanan, pencegahan penyakit, perbaikan gizi, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Misi ketiga, mewujudkan ketahanan pangan melalui optimalisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperluas lapangan kerja melalui penguatan UMKM dan industri unggulan daerah.
Penguatan ekonomi daerah mencakup peningkatan daya saing UMKM, perluasan akses pasar, peningkatan investasi, serta penambahan nilai produk unggulan daerah.
Misi keempat adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk memperkuat konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi.
Prioritas diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan yang terintegrasi, strategis, serta mampu menghubungkan kawasan permukiman, pusat pelayanan, dan kawasan produksi.
Misi kelima, mewujudkan penataan kota dan pembangunan desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang dan lingkungan.
Pembangunan diarahkan untuk memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menyediakan layanan dasar dan permukiman yang layak, serta memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.
Misi keenam adalah mendukung pembinaan seni budaya dan olahraga sekaligus menjaga warisan budaya daerah. Pemerintah daerah ingin memperluas kesempatan berkarya dan berprestasi, terutama bagi generasi muda.
Sementara itu, misi ketujuh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
Arah kebijakan ini mencakup penguatan integritas dan akuntabilitas kinerja, penyederhanaan proses layanan, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan responsif.
Terakhir, Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan bahwa masukan dari seluruh fraksi dan alat kelengkapan DPRD sebagai bagian penting untuk menyempurnakan rancangan anggaran tersebut.
Pembahasan diharapkan tetap menjaga konsistensi perencanaan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keberlanjutan keuangan daerah. (Mas)
