JAKARTA, Goodnews.co.id – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Sahbirin Noor atau Paman Birin, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) Tahun 2023 dari Badan Pemerintah Keuangan (BPK) di Jakarta Convention Center (JCC) Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
Penyerahan LHP–LKPP yang dirangkai dengan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 ini dihadiri Presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi), dan Wapres, Ma’ruf Amin.
Juga dihadiri sejumlah Menteri yakni Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam, Hadi Thahjanto, Menteri Pehubungan, Budi Karya Sumadi, dan Menkop UKM, Teten Masduki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BPK menyampaikan LHP-LKPP Tahun 2023, hasilnya LHP-LKPP mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP ke-8 sejak LKPP 2016,” kata Ketua BPK RI, Isma Yatun.
Isma juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir.
Pemeriksaan LKPP 2023 mencakup laporan bendahara umum negara dan 84 laporan kementerian atau lembaga.
Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas 4 LKKL.
Sementara itu, Presiden RI mengingatkan, memperoleh predikat atau opini WTP dalam laporan keuangan pemerintah bukan merupakan prestasi. Ia menyampaikan, WTP pada laporan keuangan adalah kewajiban dan sudah seharusnya.
Menurut Kepala Negara, pemerintah berkewajiban menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara baik. Pasalnya, APBN merupakan uang rakyat dan uang negara yang setiap tahun diaudit.
“Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” jelas Jokowi.
Menyimak apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Paman Birin memastikan penggunaan APBN maupun APBD, harus dengan baik dan transparan, dan bisa dipertangungjawabkan segala peruntukannya.
Paman Birin menambahkan, setiap penggunaan uang rakyat sepatutnya berdampak pada kesejahteraan dan manfaatnya dirasakan bersama.
“Kita bersyukur, sejak tahun 2013 sampai 2024 ini atau 11 kali berturut-turut
Pemerintah Provinsi Kalsel mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI. Ini bentuk komitmen kita bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan warga Banua,” ungkap Paman Birin. (E)
