TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Direktorat Koordinasi dan Pengawasan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melakukan koordinasi untuk meningkatkan pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Kegiatan koordinasi dilakukan dalam upaya memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi. Berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Tanah Bumbu, Kamis (14/11/2024).
Tim KPK RI terdiri dari Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI, Sri Kuncoro Hadi, serta Analis Pemberantasan TPK Tri Desa, Adi Nurcahyo dan Fadli Herdian.
Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, bersyukur atas kedatangan Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Kepada Kepala OPD yang hadir, Bupati Zairullah Azhar berpesan, agar benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan serius. Karena sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam kesempatan itu, Bupati Zairullah Azhar juga menyampaikan program khusus di Kabupaten Tanah Bumbu yakni Satu Desa Semua Masjid (SDSM).
Melalui program ini, anak-anak mulai SD hingga SMP belajar pendidikan agama. Seperti mengaji, shalat, menghafal Al-Quran, dan lainnya.
Program ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang cerdas, religius, dan berakhlak mulia.
Bupati Zairullah Azhar juga menyampaikan program khusus lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu, yakni Gerakan Cuci Kaki Ibu yang dilakukan oleh anak-anak.
“Ini adalah sebuah upaya atau ikhtiar. Harapannya anak-anak di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi anak-anak yang terpilih dan unggul di masa yang akan datang,” kata Bupati Zairullah.
Sementara itu, Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah III KPK RI, Sri Kuncoro Hadi, mengatakan, kedatangannya bersama rombongan terkait pemantauan tindak lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Semoga pencegahan di Kabupaten Tanah Bumbu lebih efektif dan berdaya guna sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi,” katanya.
Seperti koordinasi dan pemantauan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terkait tindak lanjut kemajuan MCP 2024, penertiban BMD, optimalisasi pajak daerah, dan pelaksanaan CSR perusahaan tambang.
Kegiatan koordinasi turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Inspektorat, BPKAD, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMPTSP, Dinas PUPR, Dinas terkait MCP, OPD terkait pelaksanaan CSR, Bagian PBJ, Kantor Pertanahan, dan Bank Kalsel. (E)
