Ketua KPK Sebut 3 Penyebab Korupsi Kepala Daerah

Avatar photo

- Editor

Selasa, 25 Januari 2022 - 11:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebut 3 faktor penyebab korupsi yang banyak menjerat Kepala Daerah, terungkap dalam rapat virtual dihadiri seluruh Bupati dan Walikota se-Indonesia. Senin, (24/1/2022).

Bupati Zairullah mengikuti rapat virtual melalui ruang Digital Live Room Lantai 4 Kantor Bupati Tanah Bumbu bersama seluruh Kepala SKPD, Direktur BUMD, dan Tim Percepatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Abdullah Azwar Anas sebagai nara sumber dalam upaya mencegah Kepala Daerah terjerat dalam tindak pidana korupsi.

Firli menceritakan latar salah satu Kepala Daerah hingga terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Baru tiga minggu berjalan sudah 3 orang Kepala Daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Ini ada Walikota Bekasi, saya sampai kaget, pertama baru tahu juga saya, ada model-model korupsi yang dilakukan tidak hanya pada barang dan jasa, tapi terkait dengan perizinan, membelokkan sungai itu ada uangnya rupanya. Saya baru tahu, jadi membuat embung untuk upaya penanganan banjir.” Kata Firli.

Baca Juga :  Panwascam Batulicin Siap Laksanakan Tugas

“Itu juga ada korupsinya. Jadi begitu banyak ruang yang bisa menjerat Bupati dan Kepala Daerah terlilit dengan kasus-kasus korupsi.” Tambahnya.

Firli mengungkapkan wilayah-wilayah yang rentan terjadi korupsi seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, promosi jabatan, pengesahan dan persetujuan APBD, termasuk Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Daerah.

Ia mencontohkan juga mantan Bupati Probolinggo. Semua jabatan di Kabupaten sampai ke desa ada harganya. Posisi Penjabat Kepala Desa diminta uang 20 juta setiap calon, yang akan mengisi 252 desa dan 24 kecamatan karna terjadi kekosongan akibat pemilihan yang diundur. Kemudian penyewaan tanah desa 5 juta per hektar. Belum lagi yang lain-lain terkait pengadaan dan perizinan.

Baca Juga :  Adat Istiadat Tidak Bertentangan Agama, Ustadz: Lakukan!

Di samping itu kata Firli, sebenarnya setiap tahapan bisa terjadi korupsi bagi pemegang kekuasaan. Artinya bahwa setiap tahan-tahapan pelaksanaan tugas Kepala Daerah memiliki kerawanan terhadap tindak pidana korupsi. Mulai perencanaan, penyusunan RAPBD, penyampaian pokok-pokok pikiran, tahap pengesahan, tahap pelaksanaan misalnya mulai pengumuman tender-tender sampai pemenang tender. Dan tahap evaluasi juga masih sering terjadi korupsi.

Namun demikian, saat ini Firli mengapresiasi terobosan LKPP dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan e-katalog, kemudian e-katalog sektoral, dan e-katalog lokal sebagai upaya meminimalisir tindak pidana korupsi dan menutup celah atau ruang melakukan tindakan korupsi.

Baca Juga :  Guru Bakhiet: Cinta Rasulullah, Amalkan Sunnahnya

Firli menegaskan bahwa tindak pidana korupsi terjadi karna adanya kekuasaan, ditambah kesempatan, minus integritas. Oleh karena itu, integritas merupakan salah satu pilihan untuk mencegah tindakan pidana korupsi.

Kepala daerah bisa saja banyak memiliki banyak penghargaan tetapi bisa saja terjerembab dalam kasus korupsi disaat integritasnya turun, kenapa kata Firli, karna pada saat itu integritasnya turun. Makanya formula dalam tindak pidana korupsi adalah korupsi sama dengan penguasa ditambah memiliki kesempatan dan kurangnya integritas. Ia juga mengatakan bahwa KPK juga sedang melakukan pencegahan dengan perbaikan sistem, dengan alasan bahwa dengan sistem yang baik maka tidak akan terjadi tindak pidana korupsi. (MAS)

Berita Terkait

Disdik Tanbu Rekonsiliasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dispersip Tanbu Buka Program Kreatif Tingkatkan Literasi Masyarakat
Dispersip Segere Rilis Buku Potret Tanah Bumbu
Tak Hanya Layani Peminjaman Buku, Dispersip Buka Pelatihan Keterampilan
Dispersip Tanbu Ajak Nonton Bareng Film Ulama Datu Kelampayan
Bupati Tanbu Hadiri Rapurna TMMD ke 44 Tahun 2023
Dinkes Tanbu Ajak Remaja Cegah HIV AIDS
Realisasi Investasi Tanbu Melonjak dari Target Rp 2,4 Triliun Jadi Rp 5,8 Triliun
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 9 Desember 2023 - 00:59 WIB

Disdik Tanbu Rekonsiliasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sabtu, 9 Desember 2023 - 00:48 WIB

Dispersip Tanbu Buka Program Kreatif Tingkatkan Literasi Masyarakat

Sabtu, 9 Desember 2023 - 00:27 WIB

Dispersip Segere Rilis Buku Potret Tanah Bumbu

Sabtu, 9 Desember 2023 - 00:08 WIB

Tak Hanya Layani Peminjaman Buku, Dispersip Buka Pelatihan Keterampilan

Jumat, 8 Desember 2023 - 12:33 WIB

Dispersip Tanbu Ajak Nonton Bareng Film Ulama Datu Kelampayan

Jumat, 8 Desember 2023 - 10:28 WIB

Dinkes Tanbu Ajak Remaja Cegah HIV AIDS

Kamis, 7 Desember 2023 - 21:34 WIB

Realisasi Investasi Tanbu Melonjak dari Target Rp 2,4 Triliun Jadi Rp 5,8 Triliun

Kamis, 7 Desember 2023 - 20:08 WIB

Tanah Bumbu Evaluasi Program Kabupaten Sehat

Berita Terbaru

Tanah Bumbu

Dispersip Segere Rilis Buku Potret Tanah Bumbu

Sabtu, 9 Des 2023 - 00:27 WIB

Tanah Bumbu

Dispersip Tanbu Ajak Nonton Bareng Film Ulama Datu Kelampayan

Jumat, 8 Des 2023 - 12:33 WIB