BALIKPAPAN, Goodnews.co.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pendataan Pembangunan Perumahan untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kemen PKP, Imran, mengatakan, program pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus digenjot pemerintah. Kegiatan ini salah satu tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi dan konfirmasi terhadap data backlog.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog kepemilikan rumah secara nasional saat ini mencapai 9,9 juta unit, sementara backlog kelayakan mencapai 26,9 juta unit.
“Tapi data ini masih perlu dikonfirmasi lagi. Karena bisa jadi, dengan pelaksanaan program pemerintah dari 2023 hingga 2025 angka tersebut sebenarnya sudah mengalami penurunan. Ini pentingnya sinkronisasi data. Tanpa pendataan yang valid, kita tidak akan tahu bagaimana perubahan angka tersebut,” ujar Imran di Aula Balai Kota Balikpapan, Rabu (23/7/2025).
Pendataan ini menjadi krusial agar bisa menyandingkan dan menyempurnakan data nasional dan data daerah. Juga akan membantu pembagian alokasi anggaran, apakah melalui APBD provinsi, kabupaten/kota, maupun dukungan dari pusat.
Imran mengatakan, di sisi lain rapat evaluasi ini juga menyoroti prioritas program nasional terkait pembangunan tiga juta rumah.
Ini sejalan dengan amanat UUD 1945 bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan rumah yang layak dan sehat. Untuk rumah vertikal, pemerintah memastikan bahwa konsep ini tetap menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
”Pembangunan rumah vertikal akan terus dilanjutkan untuk mengurangi backlog dan memberikan akses hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah padat dan perkotaan,” jelas Imran.
Imran juga menghimbau seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini.
“Pemerintah pusat tidak mungkin bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pengembang, CSR perusahaan-perusahaan besar, serta stakeholder lain dalam bidang perumahan,” pintanya.
Sementara itu, Wakil Walikota Balikpapan, H Bagus Susetyo, mengatakan, langkah awal yang sangat penting dalam rencana pembangunan perumahan bagi MBR ini adalah pendataan yang sinkron.
“Selama ini data sering kali ambigu dan kabur, sehingga upaya memperbaiki pendataan adalah langkah yang positif,” keluhnya.
Bagus Susetyo juga menilai, dengan data yang akurat tersebut bisa menghitung berapa anggaran dibutuhkan, berapa kapasitas pembangunan dari pengembang, dan berapa dari pemerintah, termasuk program perbaikan rumah layak huni.
Berdasarkan data pemerintah pusat periode tahun 2023, backlog Balikpapan adalah sekitar 38.000 unit, namun data pemerintah kota Balikpapan sekitar 28.000 unit yang terdiri dari 25.000 unit backlog kepemilikan dan 3.000 unit backlog kualitas.
“Jadi memang perlu ada penyatuan data antara pusat dan daerah, agar lebih sinkron dan akurat,” ungkapnya.
Menurut Bagus Susetyo, ada beberapa kelompok sebagai kategori dibangunnya rumah layak huni, dan tidak hanya untuk MBR, tetapi juga untuk nelayan, petani, buruh migran, dan sebagainya.
Pada pembangunannya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun rumah komersial untuk MBR.
Selain itu, penting untuk mengetahui berapa rumah yang sudah dibangun, berapa yang sudah terjual, dan berapa yang masih menjadi stok.
“Jadi memang harus ada komunikasi dan kerja sama dengan asosiasi pengembang,” tutupnya. (E)
