TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mengikuti zoom meeting Pengendalian Inflasi Tahun 2024, yang dirangkaikan dengan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kantor Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (8/7/2024).
Percepatan penanggulangan Tuberkulosis dan peningkatan perluasan cakupan untuk virus vaksin folio merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden dalam rapat terbatas kabinet.
Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara berkala dua mingguan diadakan rapat koordinasi teknis, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.
Serta Kemenko Polhukam bersama para pimpinan perangkat daerah terkait untuk membahas secara teknis.
”Ada lima indikator yang digunakan untuk memantau langkah-langkah percepatan eliminasi TBC di daerah.Yang pertama adalah penemuan kasus dilakukan terhadap total estimasi kasus sesuai dengan standar WHO. Sebesar 1 juta 60 ribu kasus, pada tahun 2023 baru tercapai sebesar 77% dan diharapkan mendorong mencapai 90%,” ungkap Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Beberapa langkah yang dilakukan terkait dengan ini, yang pertama adalah pada kelompok rentan secara masif. Mendorong diagnosis dan program standar pelayanan minimal pada masing-masing faskes dan upaya semua stakeholder yang terkait.
Sesudah penemuan kasus diikuti dengan inisiasi pengobatan dilakukan baik untuk yang resisten obat (TBRO) sensitif obat (TBSO).
Pada tahun 2023 capaian untuk TBRO sebesar 71% dan TBSO 85% dan target 100% sampai akhir tahun .
Berikutnya, investigasi kontak yaitu investigasi kontak erat untuk per 1 pasien yang TBC minimal pada 8 kontak dengan pencapaian target sampai 90%.
Indikator yang lain yang berkaitan dengan kebijakan dan penerapan kesehatan tersebut akan di koordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk dukungan kebijakan daerah sesuai dengan PerPres Nomor 67 tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulan Tuberkulosis (TBC).
Pemerintah daerah diminta untuk menyusun rencana aksi daerah dan pelaksananya atau tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC), target keseluruhan 38 Provinsi dan 514 Kabupaten kota.
”Penerapatan SPM Kesehatan tersebut akan didorong 100% pemberian jenis layanan kesehatan bagi orang yang terduga tuberkulosis (TBC),” pungkasnya. (E)
