KOTABARU, Goodnews.co.id – Bupati Kabupaten Kotabaru, Muhammad Rusli, melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk mengajukan pembentukan sekolah rakyat di Kabupaten Kotabaru.
Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru dalam menyediakan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat kurang mampu, terutama di daerah terpencil.
Kedatangan Bupati Muhammad Rusli disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico, yang memberikan respons positif terhadap usulan tersebut.
“Kami berharap program ini dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan,” kata Bupati Rusli saat menyampaikan paparannya di hadapan jajaran Kemensos pada Kamis (10/4/2025).
Bupati Muhammad Rusli menjelaskan, sekolah rakyat diharapkan menjadi wadah pendidikan gratis dan berkualitas, menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu atau miskin yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal.
Menanggapi usulan tersebut, Sekjen Kemensos Robben Rico menyatakan dukungannya.
Menurutnya, sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi Kemensos untuk melengkapi sistem pendidikan nasional yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat rentan.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kami yakin program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Robben Rico.
Program sekolah rakyat yang digagas Kemensos tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi kurikulum yang diterapkan akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan hidup.
Sekolah ini juga akan dilengkapi fasilitas asrama untuk siswa dengan jenjang pendidikan terpadu mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Sesuai rencana, seluruh biaya pembangunan dan operasional sekolah akan ditanggung oleh Kemensos.
Sementara itu, Pemkab Kotabaru akan menyiapkan lahan seluas 5 hingga 10 hektar.
Survei lokasi dan persiapan infrastruktur akan segera dilaksanakan, dan jika tidak ada kendala, pembangunan akan dimulai pada pertengahan tahun 2025.
Dengan dukungan penuh dari Kemensos, program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan di Indonesia, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). (E)
