DPRD Tanbu Bersama Bupati Tinjau Lokasi Jalan longsor Akibat Pertambangan

- Editor

Kamis, 29 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu turut hadir dalam peninjauan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar ke lokasi Jalan Nasional longsor akibat aktifitas tambang di Desa Satui Barat Kecamatan Satui, Kamis (28/9/2022).

Berikut nama-nama anggota DPRD yang hadir meninjau lokasi Jalan Nasional yang longsor akibat aktifitas tambang batubara.

Tarmiji dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ernawati fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hamsiah Fraksi gabungan Partai Amanat Nasional dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Bupati Tanah Bumbu menjelaskan, sebagai solusi, dibukakan jalan alternatif, sehingga tidak lagi terjadi kemacetan dan tidak mengganggu pengguna jalan.

Baca Juga :  Honor Guru Ngaji Tanah Bumbu Tidak Dibayar?
Kadis PUPR Tanah Bumbu Subhansyah, menjelaskan kondisi Jalan Nasional kepada Bupati Zairullah Azhar
Kadis PUPR Tanah Bumbu Subhansyah, menjelaskan kondisi Jalan Nasional kepada Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar

Selanjutnya, Bupati Tanah Bumbu akan melaporkan kepada DPR RI tentang kejadian Jalan Nasional longsor akibat pertambangan yang berdekatan dengan Jalan Nasional.

Sebenarnya Bupati Tanah Bumbu telah melayang surat ke pusat agar aktifitas tambang di pinggir Jalan Nasional itu dihentikan, dan tidak mengganggu pengguna jalan serta merusak Jalan Nasional.

“Tapi karena kewenangan itu ada pada pusat, kita posisinya pada menghimbau, makanya saya berharap undang-undang (mengenai tambang) kedepannya tidak lagi sepenuhnya oleh pusat, tapi daerah dilibatkan,” terangnya.

Baca Juga :  Bupati Tanbu Resmikan Pengisian Kendaraan Listrik di Batulicin

Peristiwa Jalan Nasional longsor akibat tambang seharusnya tidak terjadi, namun sangat disayangkan, katanya, semua kewenangan tambang ditarik ke pusat. sehingga Bupati hanya bisa menghimbau ke pusat.

“Menurut saya, ini kan kasusnya jelas ya, soal tambang. Oleh sebab itu saya akan segera ke Jakarta, ke DPR RI mengajukan kepada komisi VII, supaya undang-undang yang ada ini dirubah isinya. Libatkan daerah, kalau tidak, akan terjadi begini terus karena mereka bikin ini seenaknya tanpa melihat di lapangan,” tegasnya. (MAS)

Berita Terkait

Deklarasi Damai Pilkada Tanbu 2024: Tercatat 8 TPS Sangat Rawan
Ketua RT Senang Aspirasinya Didengar Anggota DPRD Tanbu
Anggota DPRD Tanbu: Reses Bentuk Tanggungjawab Sebagai Wakil Rakyat
DPRD Tanbu Soroti Jalan Berdebu Akibat Tambang Batubara
Anggota DPRD Tanbu Mulai Reses Serap Aspirasi Masyarakat
DPRD Tanbu Setujui 14 Propemperda Tahun 2025
Tim KPK Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Kantor DPRD Tanbu
Ketua DPRD Tanbu Serahkan Bantuan Mesin Panen Padi
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 18 November 2024 - 15:29 WIB

Deklarasi Damai Pilkada Tanbu 2024: Tercatat 8 TPS Sangat Rawan

Minggu, 17 November 2024 - 19:04 WIB

Ketua RT Senang Aspirasinya Didengar Anggota DPRD Tanbu

Sabtu, 16 November 2024 - 18:02 WIB

Anggota DPRD Tanbu: Reses Bentuk Tanggungjawab Sebagai Wakil Rakyat

Jumat, 15 November 2024 - 16:34 WIB

Anggota DPRD Tanbu Mulai Reses Serap Aspirasi Masyarakat

Jumat, 15 November 2024 - 10:32 WIB

DPRD Tanbu Setujui 14 Propemperda Tahun 2025

Berita Terbaru

DPRD Tanah Bumbu

Deklarasi Damai Pilkada Tanbu 2024: Tercatat 8 TPS Sangat Rawan

Senin, 18 Nov 2024 - 15:29 WIB

DPRD Tanah Bumbu

Ketua RT Senang Aspirasinya Didengar Anggota DPRD Tanbu

Minggu, 17 Nov 2024 - 19:04 WIB

Tanah Bumbu

KPK dan Pemkab Tanbu Koordinasi Tingkatkan Pengawasan Lebih Baik

Minggu, 17 Nov 2024 - 17:58 WIB

DPRD Tanah Bumbu

Anggota DPRD Tanbu: Reses Bentuk Tanggungjawab Sebagai Wakil Rakyat

Sabtu, 16 Nov 2024 - 18:02 WIB