Uji Publik Raperda Jalan Khusus Perusahaan

Avatar photo

- Editor

Minggu, 16 Januari 2022 - 15:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Perbincangan raperda Jalan Khusus memasuki babak baru. Rancangan perizinan Jalan Khusus diuji publik pada rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Kamis, (13/1/2022).

Pada Uji Publik Rancangan Perda Izin Penyelenggaraan Jalan Khusus Perusahaan pada rapat Bapemperda di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, menghadirkan Tim Ahli dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin untuk pertama kalinya diuji secara publik dangan mengundang Asisten II, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Bagian Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan hidup, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi, pengusaha yang memilik jalan khusus atau menggunakan jalan khusus. Rapat Uji Publik Perizinan Jalan Khusus Perusahaan dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Tanah Bumbu Andi Erwin.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kumandangkan Azan Magrib
Ketua Bapemperda DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin.

Ahmad Fikri Hadin, Tim Ahli Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat sebagai Tim Penyusun Raperda Inisiatif DPRD, memberikan gambaran secara filosofis bahwa tim dalam mendrafting raperda membatasi pada kewenangan yang dimiliki oleh perintah daerah dalam hal ini Kabupaten Tanah Bumbu. Karna jika melebihi dari batas normatif maka akan ditolak oleh Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga penggunaan diksi hukum yang digunakan dalam draf raperda sudah disinkronkan

“Itu sudah kami sinkronisasi dengan aturan-aturan, sampai pada aturan yang paling teknis. Jadi nanti tidak ada tubrukan norma dan itu berakibat adanya kontra norma dengan peraturan yang lebih tinggi, dan itu nanti alasan Biro Hukum (Provinsi Kalimantan Selatan, red) untuk tidak memberikan agreement atas rancangan perda ini.” katanya.

Ia juga menjelaskan dasar munculnya raperda Jalan Khusus yaitu agar segenap masyarakat terlindungi, tertib, nyaman, dan kelancaran mobilitas lalu lintas angkutan barang atau perusahaan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang melebihi daya dukung jalan kendaraan atau truk penyelenggaraan Jalan Khusus di daerah ini, juga menyampaikan soal tidak memungkinkan semua pemilik izin (tambang) memiliki Jalan Khusus.

Baca Juga :  Berselang 1 Hari, Rumah Warga Kembali Diamuk Api di Desa Sari Gadung

“Tapi kondisinya kan tidak memungkinkan semua pemegang izin itu memiliki Jalan khusus, tentu ini perlu ada sharing dan sebagainya.” Ungkapnya.

Ia memahami bahwa pemerintah daerah lah yang lebih memahami dan memiliki data lebih detail tentang riil Jalan Khusus, Tim ULM hanya membantu DPRD sebagai mitra dalam mensinkronkan agar aturan-aturan yang berlaku tidak berbenturan.

“Kami ini terbatas, pasti banyak nanti masukan untuk perbaikan, kami mitra dari DPRD Kabupaten Tanah Bumbu ingin membantu kiranya kami mendrafting ini sesinkonisasi mungkin, jadi jangan sampai ada peluang nanti tubrukan-tubrukan norma.” Jelasnya.

Baca Juga :  DPRD Tanbu Tanyakan Legalitas PT BJU

Beberapa usulan dari Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rahmat Propto Udoyo, terkait dengan masukan terhadap drafting yang telah dibuat oleh LPPM Unlam yaitu penjelasan atau aturan atau mekanisme terkait jalan umum yang dijadikan Jalan Khusus, kemudian dalam khusus yang terdapat aset daerah berupa underpass atau overpass.

Selanjutnya mekanisme Jalan Khusus yang dapat digunakan sebagai Jalan Umum yang harus mendapatkan izin dari Bupati Tanah Bumbu, mitigasi bila terjadi force majeure atau bencana alam. Rahmat minta agar dicantumkan dalam raperda.

Kemudian izin bagi yang memiliki core bisnis terhadap Jalan Khusus, pendaftaran ulang setelah beroperasi, serta pengambil alihan bila mana terjadi wanprestasi dari penyelenggara Jalan Khusus, dan mekanisme kerjasama terhadap pemanfaat aset daerah. (MAS)

Berita Terkait

Tantangan Tahun 2025: Bappelitbang Harap SKPD Siapkan Strategi Hadapi Masalah
Tupoksi Sekretariat Berikan Layanan Pimpinan dan Anggota DPRD
Cegah Banjir Berulang, Dinas PUPR Normalisasi Saluran Drainase
Ketua DPRD Tanbu Sampaikan Terima Kasih Partisipasi Masyarakat Ikuti Pemilu 2024
DPRD Tanah Bumbu Sahkan 14 Perda Sepanjang Tahun 2023
Tantangan Pembangunan Tanah Bumbu 2025: Pendidikan, Lapangan Kerja, Kemiskinan
Hasil Diskusi Publik Tentukan Arah Kebijakan Pembangunan Tanah Bumbu
Wakil Ketua DPRD Tinjau titik Lokasi Banjir
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 22:48 WIB

Ini Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltim Peraih Suara Tertinggi

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:32 WIB

Venna Melinda Gagal Lagi Duduk di Senayan

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:20 WIB

Vicky Prasetyo Bobol Tabungan Demi Nyaleg

Kamis, 29 Februari 2024 - 14:51 WIB

Artis Melly Goeslaw Masih Unggul di Dapil Jabar I

Kamis, 29 Februari 2024 - 14:47 WIB

Suami Artis Ikut Nyaleg, Hasil Beda Nasib

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:11 WIB

Jarang Muncul di Televisi, Sule Sebut Faktor Usia

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:05 WIB

Real Count KPU Capai 77,64 Persen, Prabowo-Gibran Masih Unggul

Senin, 26 Februari 2024 - 22:06 WIB

Prabowo-Gibran Unggul Karena Migrasi dari Pemilih Jokowi

Berita Terbaru

Kalsel

Paman Birin: BUMD Punya Peran Stabilkan Inflasi

Jumat, 1 Mar 2024 - 20:03 WIB

Lensa Kamera

Ini Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltim Peraih Suara Tertinggi

Kamis, 29 Feb 2024 - 22:48 WIB

Daerah

Ini Prediksi Anggota DPRD Provinsi Kaltim 2024-2029

Kamis, 29 Feb 2024 - 18:38 WIB

Lensa Kamera

Venna Melinda Gagal Lagi Duduk di Senayan

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:32 WIB

Lensa Kamera

Vicky Prasetyo Bobol Tabungan Demi Nyaleg

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:20 WIB