TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kotabaru berhasil menurunkan inflasi di tahun 2024.
Hal tersebut Dikatakan Kepala Diskoperindag Kotabaru, Hardhani, melalui Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi, Ari Mardani.
“Kita (Kotabaru) inflasi terendah di tahun 2024 baik bulan dan tahun untuk se-Provinsi Kalsel,” kata Ari di ruang kerjanya, Rabu (12/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Artinya, Kabupaten Kotabaru berhasil dalam mengendalikan inflasi, bahkan tidak hanya se-Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), namun se-Indonesia.
Awalnya Kotabaru menduduki peringkat ke 1 untuk inflasi tertinggi.
Ari Mardani mengatakan, secara bulanan, Kabupaten Kotabaru urutan 145 dari 150 kabupaten kota inflasi.
Secara tahunan, Kabupaten Kotabaru urutan 148 dari 150 kabupaten kota inflasi.
Langkah jangka pendek yang dilakukan yaitu melakukan pencatatan harga bahan pokok penting setiap hari, monitoring ketersediaan bahan pokok penting, produsen distributor dan agen agar tetap menjaga ketersediaan kebutuhan pokok secara berkelanjutan dengan harga yang wajar.
Langkah jangka pendek lainnya yaitu TPID Kotabaru maupun provinsi bersama Satgas Pangan melakukan kunjungan atau sidak ke pasar-pasar tradisional dan moderen, gudang pengecer dan sentra distribusi untuk memastikan kewajaran harga dan menghindari tindakan yang dapat memicu kenaikan harga.
Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga, TPID Kotabaru melakukan operasi pasar, mengaktifkan program ketahanan pangan melalui program pemanfaatan perkarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gerakan menanam.
Langkah yang terakhir, stimulus ekonomi berupa bansos untuk masyarakat, dari APBN dan APBD.
Sedangkan langkah jangka panjang yang dilakukan yakni menjalin kerja sama antar daerah yang diwujudkan melalui kerja sama antar daerah melalui transportasi tol laut.
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dan Provinsi melanjutkan pembangunan jembatan penghubung Kotabaru-Batulicin juga sangat perlu menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Demi kelancaran distribusi kebutuhan bahan pokok penting dan kebutuhan lainnya. (E)
