Syamsisar: Pemda Rugi Milyaran, Masyarakat Dikecewakan

Avatar photo

- Editor

Rabu, 10 November 2021 - 12:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dipimpin Syamsisar meminta kepada Dinas Perkimtan untuk segera menyurati PLN berkaitan dengan validasi PJU kwh dan non kwh (kilo watt hour), serta perbaikannya, jika tidak maka akan mengakibatkan pemerintah daerah rugi milyaran rupiah.

“Pihak Dinas Perkimtan dan Dinas Perhubungan segera berkoordinasi dengan pihak PLN dalam rangka validasi data tentang PJU kwh dan non kwh termasuk titik koordinat. Sehingga dalam pembayaran kita punya data yang kongkrit.” Kata Syamsisar.

Diketahui bahwa masih banyak PJU di Tanah Bumbu belum memiliki kwh sehingga tidak dapat dikontrol penggunaan listik dalam setiap bulannya. Inilah yang dapat merugikan pemerintah daerah, membanyar listrik tapi kondisi lampu tidak menyala dan tidak memiliki kwh sebagai kontrol terhadap penggunaan lampu.

Baca Juga :  Gelisah Literasi, Dispersip Tanbu dan PELITA Buka Lapak Baca

“Kalau ini tidak dilakukan perbaikan maka kita masih membanyar semua, kadang-kadang tumpang tindih. Ada yang sudah ber-kwh tapi dibayar non kwh. Sehingga ini mengakibatkan ada kerugian yang kita lakukan.” Katanya.

“Jangan sampai lagi diperlakukan sistem seperti sekarang ini semua atau sebagian besar dikategorikan non kwh” katanya. Akibatnya masyarakat yang harus membanyarnya.

Sebenarnya sejak tahun 2017 sudah pernah dilaksanakan rapat hal yang sama tapi belum pernah dilakukan validasi data lapangan oleh pihak PLN, Perkimtan, Dinas Perhubungan untuk melakukan croscek lapangan bersama-sama.

Pihak PLN pada saat itu, memberikan jawaban bahwa mereka tidak punya banyak tenaga lapangan untuk melakukan itu. Sehingga Syamsisar menghimbau Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu segera memberikan penegasan kepada pihak PLN karna disinilah yang mengakibatkan timbulnya tagihan yang dapat merugikan daerah.

Baca Juga :  Hanya 17 SKPD Tanah Bumbu Terima penghargaan Tata Kelola Kearsiapan

“Kalau perlu ada penekanan pemerintah daerah terhadap PLN dalam hal ini. karena ini banyak sekali tagihan PJU non kwh yang harus kita bayarkan, kalau dilihat presentasinya masih sekitar 50:50 persen, tagihan kwh dan non kwh.” tegasnya.

Pembayaran masyarakat pengguna listrik berkisar 19 sampai 20 milyar pertahun. Dan tagihan pemerintah daerah itu berkisar 9-10 milyar pertahun. Kondisi ini dinilai pembayaran masyarakat lebih banyak daripada tagihan tertunggak.

“Kalau ini tidak dilakukan perbaikan-perbarikan oleh pihak pemerintah daerah termasuk PLN maka pasti masyarakat merasa dikecewakan karna bayar setiap bulan, pelanggan PLN pasti bayar PJU.” Tambahnya.

Artinya, kata Syamsisar, harus berimbang pembayaran masyarakat terhadap penggunaan PJU, pelayanan sarana dan prasarana harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat terkait kondisi PJU yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Baca Juga :  Pemda Tanbu Ajukan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keuangan Daerah

Kadis Perkimtan menanggapi ketika dihubungi media Goodnews.co.id, Rabu, (10/11/2021) pagi tadi, menyampaikan bahwa pihaknya segera menyurati PLN dan berharap segera turun ke lapangan bersama-sama melakukan validasi data PJU.

“Kami Dinas Perkimtan, berharap bisa turun bersama-sama. Nah ini arahan rapat kemarin (9/11/2021) di DPRD, kita diminta membuka surat ke PLN, terkait dengan permintaan informasi data, juga titik kordinat PJU non kwh. Sehingga harapan kita memiliki database nantinya, dan juga kita bisa memprogramkan usulan penganggaran besar biaya yang diperlukan untuk pemasangan non kwh itu. Sehingga bisa memiliki data yang baik, yang valid, dan berkesinambungan.” Kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukinan dan Pertanahan, H. Ansyari Firdaus. Rabu, (10/11/2021). (MAS)

Berita Terkait

PT BIB Kerjasama dengan BLK Tanbu Gelar Pelatihan Menjahit
Tanah Bumbu Segera Bangun Pelayanan Publik Generasi Ketiga
Antisipasi Kasus Demam Berdarah Melonjak, Bupati Tanbu Himbau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Zairullah Azhar Bantu Kursi Roda Warga Disabilitas
Satpol PP Kerjasama Pelatihan dengan Jhonlin Rescue
Turnamen Bupati Cup 2024 Sediakan Uang Pembinaan Rp 100 Juta
DP3AP2KB: Ciptakan Lingkungan Aman dan Ramah Bagi Anak
Kuncinya Pemberdayaan, Banyak Kasus KDRT Dipicu Faktor Ekonomi
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 22:48 WIB

Ini Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltim Peraih Suara Tertinggi

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:32 WIB

Venna Melinda Gagal Lagi Duduk di Senayan

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:20 WIB

Vicky Prasetyo Bobol Tabungan Demi Nyaleg

Kamis, 29 Februari 2024 - 14:51 WIB

Artis Melly Goeslaw Masih Unggul di Dapil Jabar I

Kamis, 29 Februari 2024 - 14:47 WIB

Suami Artis Ikut Nyaleg, Hasil Beda Nasib

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:11 WIB

Jarang Muncul di Televisi, Sule Sebut Faktor Usia

Rabu, 28 Februari 2024 - 11:05 WIB

Real Count KPU Capai 77,64 Persen, Prabowo-Gibran Masih Unggul

Senin, 26 Februari 2024 - 22:06 WIB

Prabowo-Gibran Unggul Karena Migrasi dari Pemilih Jokowi

Berita Terbaru

Kalsel

Paman Birin: BUMD Punya Peran Stabilkan Inflasi

Jumat, 1 Mar 2024 - 20:03 WIB

Lensa Kamera

Ini Calon Anggota DPD RI Dapil Kaltim Peraih Suara Tertinggi

Kamis, 29 Feb 2024 - 22:48 WIB

Daerah

Ini Prediksi Anggota DPRD Provinsi Kaltim 2024-2029

Kamis, 29 Feb 2024 - 18:38 WIB

Lensa Kamera

Venna Melinda Gagal Lagi Duduk di Senayan

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:32 WIB

Lensa Kamera

Vicky Prasetyo Bobol Tabungan Demi Nyaleg

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:20 WIB