TANAH BUMBU – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang perda inisiatif penyelenggaraan Jalan Khusus dan Pengelolaan Alur Sungai dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan para undangan. Senin, (17/1/2022).
Said Kholil Ismail Alaydrus memimpin rapat paripurna, menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna kali ini tidak dalam mengambil keputusan tetapi hanya penyampaian dua raperda inisiatif DPRD Tanah Bumbu diawal tahun 2022.
Dua raperda yang dimaksud adalah rancangan perda Penyelenggaraan Jalan Khusus dan rancangan perda Pengelolaan Air Sungai.
Alasan yang disampaikan oleh Agoes Rakhmady sebagai pimpinan DPRD bahwa dalam mengusung raperda Penyelenggaraan Jalan Khusus dan raperda Pengelolaan Air Sungai sebagai raparda inisiarif DPRD adalah upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan.
Penyampaian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang dibacakan Agoes Rakhmady juga mengajak pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Tanah Bumbu yang sedang menuju masyarakat Serambi Madinah.
Sebagai pemerintah daerah yang memilik kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka perlu mengatur terhadap pengelolaan daerah dan sumber daya alam yang berkelanjutan, kata Agoes.
Poin utama dalam raperda inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus adalah mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan pengguna Jalan Khusus, serta mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, bersinergi antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Sedangkan tujuan dari raperda Pengelolaan Aliran Sungai atau Daerah Aliran Sungai untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.
Sebagai catatan sebelum rancangan perda Penyelenggaraan Jalan Khusus sampai pada tahap rapat paripurna. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah mengundang para pengusaha yang menggunakan Jalan Khusus untuk mendengarkan respon dan usulan terkait dengan upaya DPRD menjadikan sebagai Raperda inisiatif DPRD yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Raperda Penyelenggaraan Jalan Khusus merupakan bahasan Jalan Khusus yang digunakan oleh kendaraan angkutan batubara, sawit, dan sebagainya, dimana pada aturan diatasnya seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus, yang mewajibkan penyelenggara melakukan perizinan melalui pemerintah daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota dan dilengkapi dengan laporan peta jaringan Jalan Khusus dan tipikal potongan Jalan melintang.
Kemudian pada pasal 6 ayat 5 disebutkan bahwa izin operasional dari Bupati atau Walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat empat, diberikan setelah Jalan Khusus tersebut memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administrasi. (MAS)
