TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – DPRD Tanah Bumbu menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi bersama Bagian Ekonomi, SDA dan Administrasi Pembangunan Setda Tanah Bumbu, PT PLN (Persero) ULP Batulicin, PT Air Minum Bersujud (Perseroda), serta perwakilan pelaku UMKM terdampak, Selasa (4/8/2026).
Bahasan dalam rapat berkaitan pemadaman lampu bergilir dan kompensasi bagi warga atas dampak pemadaman listrik bergilir. Masyarakat kalangan pelayanan publik dan usaha UMKM paling merasakan dampak terhadap pemadaman listrik.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, meminta pihak PLN memberikan penjelasan terkait penyebab pemadaman listrik dan solusi agar tidak kembali terjadi pemadalam bergilir.
Selain itu, DPRD juga menanyakan kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak akibat pemadaman listrik.
Manager ULP PLN Batulicin, Azmi Muharom, saat hadir dalam rapat memberikan penjelasan bahwa pembahasan mengenai kompensasi bagi pelanggan masih berada di tingkat manajemen yang lebih tinggi. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi mengenai bentuk maupun mekanisme pemberian kompensasi.
“Apabila nantinya telah ada keputusan dari manajemen, informasi terkait kompensasi akan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Kami akan menjalankan itu,” ujarnya.
Dalam rapat yang dihadiri Komisaris Eryanto Rais dan Direktur Dwi Dibyo Raharjo PT Air Minum Bersujud, DPRD juga menyoroti dampak pemadaman terhadap distribusi air bersih yang dikelola PT Air Minum Bersujud (Perseroda). Gangguan pasokan listrik menyebabkan operasional instalasi pengolahan air terganggu sehingga memengaruhi pelayanan kepada pelanggan.
Sementara itu, perwakilan pelaku UMKM pembuat roti, Ratnawati, menyampaikan keluhannya akibat seringnya pemadaman listrik. Menurutnya, proses produksi menjadi terhenti, pesanan pelanggan terlambat dipenuhi, dan bahan baku yang telah diolah berpotensi mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kerugian.
DPRD berharap PLN segera menghadirkan solusi nyata untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kabupaten Tanah Bumbu, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat terkait tindak lanjut pembahasan kompensasi apabila nantinya telah diputuskan oleh manajemen PLN.
Berdasarkan pantauan di luar Kabupaten Tanah Bumbu juga terjadi pemadaman listrik bergilir. Fenomena krisis pasokan tenaga listrik akibat kualitas batu bara ini melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia. Banyak daerah melaporkan jadwal pemadaman yang tidak menentu dan berlangsung berjam-jam, menimbulkan kekhawatiran bahwa persoalan kelistrikan nasional sedang menghadapi tantangan serius yang memerlukan penanganan menyeluruh dari pemerintah pusat sampai daerah. (dir)
