Penerapan WFH, Pemkab Tanah Bumbu Pilih Opsi Ubah Jam Kerja

- Editor

Selasa, 14 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengubah jam kerja sebagai solusi atas kondisi daerah terhadap penerapan Work From Home (WFH).

Perintah pusat mulai menerapkan WFH bagi para pegawainya, namun pemerintah daerah masih mempertimbangkan mengingat tantang yang dirasakan cukup berbeda.

Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menilai tingkat mobilitas di wilayahnya masih relatif rendah, berbeda dengan wilayah perkotaan padat penduduk dan kendaraan. Oleh karena itu, penerapan WFH dinilai belum memberi dampak signifikan terhadap efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Jadi sementara belum. Tiap daerah kan beda-beda juga,” ujarnya.

Sebagai langkah penyesuaian, Pemkab Tanah Bumbu memilih mengatur ulang jam kerja ASN. Kebijakan baru ini mulai berlaku pada 10 April 2026.

Baca Juga :  Pemda Tanbu Akan Evaluasi Penerimaan Siswa SD dan SMP

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor B/800.1.6.2/3/ORG.2-SETDA/IV/2026.

Jam kerja hari Senin sampai Kamis, ASN masuk pukul 08.00–17.00 WITA dengan waktu Istirahat antara pukul 12.00–12.30 WITA. Khusus hari Jumat masuk pukul 07.30–11.00 WITA. Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Yulian Herawati, menjelaskan penyesuaian jam kerja ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023.

Menurutnya, kebijakan WFH berpotensi memberikan ruang buruk, utamanya bagi instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

Baca Juga :  Dorong Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu

“Untuk perangkat daerah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, pengaturan teknis jam kerja diserahkan kepada masing-masing kepala dinas agar kualitas layanan tetap terjaga,” jelasnya.

Sebagai informasi, wacana WFH pada hari Jum’at merupakan upaya pemerintah pusat untuk melakukan penghematan BBM.

Kebijakan itu muncul di tengah kekhawatiran terhadap pasokan energi global dan potensi pasokan harga akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah makin meningkat.

Terhadap kebijakan tersebut, Pemkab Tanah Bumbu memilih menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Langkah ini diharapkan tetap menjaga efisiensi kinerja tanpa mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. (MAS)

Berita Terkait

Andi Rudi Latif Bangkitkan Semangat Belajar Siswa Sekolah Rakyat
Andi Rudi Latif Desain CFD Tingkatkan Kesehatan Masyarakat dan Tumbuhkan UMKM
Sekolah Rakyat Berasrama Tanah Bumbu Terima 270 Siswa 2026
Tanah Bumbu Gelar Orado Championship Tingkat Kalsel 2026
Kunjungan MPP Tanah Bumbu Capai 9.101
Bappedalitbang Tanah Bumbu Terima Pengajuan Sarpras Lapas Batulicin
Dinas PUPR Tanbu Data Rencana Peningkatan Jalan dan Jembatan 2027
Rute Jalan ini Ditutup Saat Tanah Bumbu Gelar Aksi Car Free Day 16 Agustus

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 08:42 WITA

Andi Rudi Latif Bangkitkan Semangat Belajar Siswa Sekolah Rakyat

Senin, 17 Agustus 2026 - 06:40 WITA

Andi Rudi Latif Desain CFD Tingkatkan Kesehatan Masyarakat dan Tumbuhkan UMKM

Senin, 17 Agustus 2026 - 06:18 WITA

Sekolah Rakyat Berasrama Tanah Bumbu Terima 270 Siswa 2026

Senin, 17 Agustus 2026 - 06:04 WITA

Tanah Bumbu Gelar Orado Championship Tingkat Kalsel 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 - 15:17 WITA

Kunjungan MPP Tanah Bumbu Capai 9.101

Berita Terbaru

Nasional

5 BUMN Miliki Karyawan Terbanyak

Senin, 31 Agu 2026 - 12:05 WITA

Nasional

Ketum PBNU Terpilih Usung 4 Program Utama

Senin, 31 Agu 2026 - 11:20 WITA

Kalsel

10 Bisnis Cocok Bagi Mahasiswa

Minggu, 30 Agu 2026 - 21:42 WITA