TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menggaungkan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Penegasan tersebut disampaikan dalam Pembukaan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang digelar di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Yulian Herawati menekankan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting kebangkitan kembali pembangunan Zona Integritas di Tanah Bumbu.
Bupati menyampaikan bahwa sejak tahun 2025, pembangunan Zona Integritas kembali dicanangkan sebagai prioritas daerah. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menunjuk empat SKPD pelayanan publik untuk membangun Zona Integritas, yakni DPMPTSP, Disnakertrans, RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, dan Disdukpencapil.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD tersebut saja. Seluruh perangkat daerah didorong untuk menunjukkan inisiatif dan komitmen nyata dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan melayani.
“Mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD ini saja. Saya mengundang SKPD lainnya untuk ikut membangun Zona Integritas. Jangan menunggu ditunjuk, tetapi tunjukkan inisiatif, keberanian, dan komitmen untuk berAksi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB atas pendampingan yang telah diberikan, serta meminta seluruh kepala SKPD mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh.
“Saya minta seluruh Kepala SKPD mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Jadikannya sebagai awal perubahan nyata, bukan sekadar formalitas,” tutup sambutan tersebut.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, yakni Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, SE., MM, bersama tim. (dir)
