Inflasi Kalsel Stabil, Mendagri Rutin Cek IPH

- Editor

Selasa, 21 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar menghadiri secara virtual rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) membahas pengendalian inflasi di gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (20/02/23).

Acara dibuka Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kemudian pemaparan Indeks Perkembangan Harga (IPH) oleh Deputi Bidang Statistik Produksi Muhammad Habibullah.

Dalam rakor hadir Kepala Badan Pusat Statistik, Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia. Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar diwakili Asisten Perekonomian Pembangunan Riduan, Kepala Dinas Sosial Basuni, Kepala BPS Tanbu Rudi Nooryadi, para pejabat lainnya melalui zoom meeting.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, Inflasi diawal tahun 2023 relatif lebih rendah dari pada awal tahun sebelumnya.

Baca Juga :  Wabup Bahsanuddin Tanam Jagung Bersama Kapolres di Desa Sarigadung

“Kemendagri secara rutin, setiap minggu melakukan pengecekan dan monitoring di sebanyak 180 daerah, serta mengumumkan IPH sebagai proxy inflasi setiap minggunya,” ungkap Tito.

Deputi Bidang Statistik Produksi M. Habibullah juga menyampaikan IPH tertinggi minggu ini dialami oleh kepulauan Sumatera.

Sementara IPH wilayah Kalimantan Selatan bisa dibilang stabil, karena tidak terjadi kenaikan maupun penurunan harga yang signifikan.

“IPH tertinggi di Sumatera, terjadi di Kabupaten Solok dengan indeks nilai IPH 7,46 % yang salah satu komoditas mempunyai andil terbesar yaitu beras, bawang merah dan minyak goreng,” ungkapnya.

Beras merupakan penyumbang kenaikan inflasi disusul bawang merah, minyak goreng, cabe merah.

Untuk wilayah Kalimantan Selatan diawasi langsung oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri, karena sebagian besar kalimantan defisit untuk cabe besar dan bawang merah hingga saat ini, namun secara keseluruhan masih surplus diangka 92 persen.

Baca Juga :  Tekan Inflasi, Pemkab Tanbu Gelar Operasi Pasar

Oleh karena itu, ia berharap semua wilayah di Indonesia harus mendapatkan pengawasan agar harga bahan pokok pangan tetap stabil apalagi mendekati awal ramadhan tahun 2023. (MAS)

📢 Bagikan artikel ini:

💡 Tips: Pilih style "Minimal" untuk tampilan thumbnail terbaik di WhatsApp

🖼️ Share Dengan Thumbnail

📱 Share Simple 🔥 Share Unique ⭐ Share Premium
🎯 Pilih style yang sesuai kebutuhan Anda

Berita Terkait

7 Desa Diusulkan Jadi Kampung Nelayan di Tanah Bumbu
Pelantikan Kadis Perikanan, Andi Rudi Ingin Pastikan Pembangunan Sesuai Rencana
Pemkab Tanah Bumbu Distribusikan Bibit Penghijauan
Diskumdagri Laksanakan Pelatihan Usaha Mikro di Polewali Marajae
Andi Rudi Latif Lantik Anwar Sadat Kepala Dinas Perikanan
Hari Lingkungan Hidup, Sekda Tanbu Sampaikan Menjaga Alam Kewajiban Bersama
Lompatan Besar, Andi Rudi Latif Launching Aplikasi Si Tegar BerAKSI
Andi Rudi Latif Sambut Baik Ombudsman RI Sosialisasi Pengawasan di MPP Tanah Bumbu

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:35 WITA

7 Desa Diusulkan Jadi Kampung Nelayan di Tanah Bumbu

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:25 WITA

Pelantikan Kadis Perikanan, Andi Rudi Ingin Pastikan Pembangunan Sesuai Rencana

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:14 WITA

Pemkab Tanah Bumbu Distribusikan Bibit Penghijauan

Selasa, 9 Juni 2026 - 08:06 WITA

Diskumdagri Laksanakan Pelatihan Usaha Mikro di Polewali Marajae

Senin, 8 Juni 2026 - 08:52 WITA

Andi Rudi Latif Lantik Anwar Sadat Kepala Dinas Perikanan

Berita Terbaru

Tanah Bumbu

7 Desa Diusulkan Jadi Kampung Nelayan di Tanah Bumbu

Selasa, 9 Jun 2026 - 13:35 WITA

Tanah Bumbu

Pemkab Tanah Bumbu Distribusikan Bibit Penghijauan

Selasa, 9 Jun 2026 - 13:14 WITA

Tanah Bumbu

Diskumdagri Laksanakan Pelatihan Usaha Mikro di Polewali Marajae

Selasa, 9 Jun 2026 - 08:06 WITA

DPRD Tanah Bumbu

Pemkab Tanbu Dukung Pengawasan Terpadu Terhadap Perizinan Berusaha

Senin, 8 Jun 2026 - 14:19 WITA