TANAH BUMBU – Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu tetap ngotot walk out meski Ketua DPRD dan anggota Fraksi lain menjelaskan persoalan dana DAK dari pusat, Senin (31/10/2022).
Peristiwa itu terjadi saat Pimpinan Rapat Paripurna, Supiansyah, membaca pembukaan rapat sampai pada kalimat “… Atas izin dan hidayah-Nya,” tiba-tiba dari deretan kursi DPRD melayangkan interupsi.
“Interupsi Pimpinan, Roby Rahman dari Fraksi Gerindra,” kata Roby.
Inti dari interupsinya, meminta Pimpinan Rapat menunda Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2023 dengan alasan meminta penjelasan surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait penambahan anggaran.
Alasan kedua kata Roby, setelah rapat finalisasi anggaran terdapat perbedaan dengan yang akan diparipurnakan, sehingga ia meminta Rapat Paripurna ditunda.
Roby mengatakan, jika pemerintah daerah memiliki penjelasan maka Gerindra minta dirapatkan kembali sebelum masuk rapat pengambilan keputusan RAPBD 2023.
Sementara itu pimpinan Rapat Paripurna DPRD, Supiansyah, menjelaskan bahwa jika dalam rapat paripurna 3 fraksi dari 5 fraksi yang ada di DPRD menolak maka rapat paripurna baru bisa dibatalkan.
“Tapi bilanya 2 fraksi yang menolak maka paripurna tetap (dilaksanakan) itulah penjelasannya,” kata Supiansyah yang biasa disapa Haji Upi.
Soal penjelasan DAK, kata Supiansyah, dalam rapat paripurna, Bupati nanti akan menjawab dalam sambutannya setelah pemandangan fraksi-fraksi.
Supiannyah juga menuturkan, kalau daerah mendapatkan dana DAK dari pemerintah pusat, mengapa harus ditolak. Ia justru menilai sangat aneh jika daerah diberikan dana DAK tapi ditolak.
Dalam rapat paripurna, Supiansyah mencoba menenangkan Fraksi Gerindra agar tidak walk out dengan menyampaikan bahwa fraksi nanti akan memberikan pemandangannya dalam rapat paripurna tersebut, menerima atau menolak.
Sementara Fraksi Gerindra tetap meminta penundaan rapat paripurna, tapi tidak dikabulkan oleh Pimpinan Rapat karena hal itu tidak mungkin dilakukan. Tetapi Gerindra tetap ngotot minta ditunda.
“Kami tetap ngotot Pimpinan, Fraksi Gerindra keluar dari ruangan ini,” kata Boby Rahman.
Akhirnya semua fraksi-fraksi diminta tanggapannya oleh Pimpinan Rapat Paripurna, apakah Rapat Paripurna tetap dilanjutkan atau tidak.
Masukan dari Ketua Fraksi PDIP I Wayan Dharma berpendapat, rapat paripurna tetap dilanjutkan, soal menerima atau ditolak, itu nanti pada saat masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan akhirnya.
Dari Fraksi Golkar juga meminta tetap melanjutkan rapat paripurna meski semua anggota Fraksi Gerindra walk out. Begitu juga Fraksi PKB dan Fraksi gabungan Amanat Nasional Demokrat.
Terkait penundaan Rapat Paripurna, Supiansyah berpegangan pada amanat Permendagri Nomor 77 agar RAPBD dapat disahkan 60 hari sebelum masa akhir tahun.
Ia menyimpulkan inti permasalahan yang ditanyakan oleh Fraksi Gerindra adalah DAK, dan menurut Supiansyah, tidak perlu membahas dan memang tidak pernah membahas DAK, bahkan untuk meyakinkan hal itu, ia sudah mengkonfirmasi ke provinsi dan hasilnya sama.
Menurutnya, dana DAK itu anggaran dari pusat dan sudah jelas peruntukkannya. Ia khawatir jika DAK tidak dilaksanakan, maka pemerintah pusat tidak akan memberikan lagi ke daerah pada tahun-tahun berikutnya.
“DAK itu kurang lebih 200 miliar naiknya. Jangan salah anggapan, Bupati tidak menambah sedikit pun. Itu aja DAK yang naik,” terang Supainsyah ZA, SE, MH.
Hadir dalam Rapat Paripurna Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli, Tim Percepatan Pembangunan Daerah, dan para undangan. (MAS)
