FGD Dorong Penyelesaian Konflik Lahan

- Editor

Selasa, 15 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU – Sengketa lahan dan pertambangan illegal di kawasan hutan mendapat perhatian pembahasan dalam Forum Group Discussion yang dihadiri Polda Kalsel, Kementerian, SKPD, dan instansi vertikal, dalam upaya mengatasi konflik tenurial.

PS Kasubdit Kamsus Dit Intelkam Polda Kalimantan Selatan, Komisaris Polisi I Wayan Suwardiasa, selaku Ketua Panitia Pelaksana, berharap Forum Group Discussion (FGD), yang dilaksanakan di Hotel Ebony Batulicin, dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang regulasi pemerintah terkait tenurial dan aktifitas yang dapat dilakukan pada kawasan hutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa FGD ini adalah sebagai intervensi dini terhadap konflik sosial yang mungkin terjadi di masyarakat.

Memberikan alternatif dalam penyelesaian konflik lahan serta memberikan ruang bagi pengusaha untuk masuk berinvestasi sehingga mampu mendorong kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Perusahaan nyaman berinvestasi, namun masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan serta perusahaan dapat merasakan manfaat dari kehadiran pihak perusahaan seperti dengan program-program CSR,” ungkap I Wayan Suwardiasa. Senin, (14/2/2022).

Agar permasalahan lahan atau kawasan dapat diatasi bersama maka pembagian urusan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota telah diatur.

Baca Juga :  Asisten II Tanbu Saksikan Serah Terima Jabatan Komisaris PT Nusantara Batulicin

Diantara urusan pemerintah daerah adalah pemberian izin lokasi dalam satu kabupaten, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin pembukaan tanah, dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah.

Terkait dengan fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan telah dibuat Peraturan Daerah Nomor 13 Tanah 2016 dan Peraturan Bupati nomor 58 tahun 2017 tentang Registrasi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT). Tujuan dari Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) ini adalah mempermudah dan memperlancar teknis pelaksanaan registrasi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan meminimalisir konflik tanah di di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Sementara itu sambutan Bupati Tanah Bumbu yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Mariani, memberikan apresiasi atas terlaksananya acara FGD dengan tema ‘strategi pemerintah dalam penanganan konflik tenurial serta pertambangan illegal dalam kawasan hutan.’

Mariani berharap forum ini dapat menangani atau memberikan solusi yang tepat tanpa meninggalkan koridor hukum yang berlaku untuk menyelesaikan konflik lahan atau tanah.

Baca Juga :  BPBD Tanbu Uji Publik Laporan Akhir Penyusunan KRB 2025-2029

Diantara konflik lahan yang pernah mencuat adalah lahan konsesi PT Anzawara Satria di Kecamatan Angsana dan beberapa lahan yang digarap oleh masyarakat desa ternyata masuk dalam kawasan hutan.

Panitia FGD menghadirkan sejumlah nara sumber Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK RI, BPKH Wilayah V, Kantor BPN, Dinas Perkimtan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Kalsel.

Sebagai tambahan informasi terkait lahan hutan, pada bulan Januari 2022 lalu, Presiden Jokowi telah mencabut izin 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar dengan alasan lahan tidak digunakan dan tidak ada rencana kerja yang mengakibatkan lahan hutan tidak produktif, Jokowi juga mencabut Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan seluas 34.448 hektar, dan sebelumnya, Jokowi telah mengumumkan pencabutan izin 2.078 usaha perusahaan penambangan minerba. (MAS)

📢 Bagikan artikel ini:

💡 Tips: Pilih style "Minimal" untuk tampilan thumbnail terbaik di WhatsApp

🖼️ Share Dengan Thumbnail

📱 Share Simple 🔥 Share Unique ⭐ Share Premium
🎯 Pilih style yang sesuai kebutuhan Anda

Berita Terkait

DLH Tanbu Kembali Gelar Tukar Sampah dengan Sembako di Desa Sari Mulya
PAUD, SD, SMP Tanbu Masuk Sekolah 5 Hari Seminggu
Wabup Bahsanuddin Tanam Jagung Bersama Kapolres di Desa Sarigadung
Dekranas di Balikpapan, Andi Irmayano Unjuk Identitas Lokal
Desa Pacakan Gelar Lomba Desa Binaan dan Perilaku Hidup Sehat
Andi Irmayani: Kami Dekranasda Tanah Bumbu Terus Beraksi Fasilitasi Pengrajin
Pj Sekda Tanbu: Kami Optimis Dokumen Cerminkan Aspirasi Masyarakat
Rakernas PKK 2025, Andi Irmayani Fokus Tingkatkan Kualitas Hidup Keluarga

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 17:03 WIB

DLH Tanbu Kembali Gelar Tukar Sampah dengan Sembako di Desa Sari Mulya

Jumat, 11 Juli 2025 - 09:42 WIB

Wabup Bahsanuddin Tanam Jagung Bersama Kapolres di Desa Sarigadung

Kamis, 10 Juli 2025 - 14:27 WIB

Dekranas di Balikpapan, Andi Irmayano Unjuk Identitas Lokal

Kamis, 10 Juli 2025 - 13:13 WIB

Desa Pacakan Gelar Lomba Desa Binaan dan Perilaku Hidup Sehat

Rabu, 9 Juli 2025 - 17:21 WIB

Andi Irmayani: Kami Dekranasda Tanah Bumbu Terus Beraksi Fasilitasi Pengrajin

Berita Terbaru

Lensa Kamera

Warga Takut Mendekat, Mayat Didorong Buaya ke Muara Sungai Api-api

Jumat, 11 Jul 2025 - 22:38 WIB

Kotabaru

BKPSDM Kotabaru Dorong Tingkatkan Profesionalisme ASN

Jumat, 11 Jul 2025 - 17:01 WIB

Kotabaru

Kotabaru Siapkan Lomba Desa Perilaku Hidup Sehat

Jumat, 11 Jul 2025 - 16:57 WIB