TANAH BUMBU – Bupati Zairullah Azhar menghadiri rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas. Senin, (24/1/2022).
Pada rapat yang dihadiri oleh seluruh Bupati dan Walikota se-Indonesia melalui virtual, Tito Karnavian menjelaskan bahwa pertemuan tersebut sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi bagi kepala daerah, sebagaimana diketahui bahwa di bulan Januari 2022 saja sudah 3 kepala- daerah yang ditangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Diantaranya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendy, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin.
“Perlu menjadi perhatian kita semua karna selain berdampak kepada yang bersangkutan, juga terhadap sistem pemerintahan kita, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah, baik pusat maupun di daerah-daerah.” Kata Tito.
Tito menyakini bahwa banyaknya kepala daerah yang berprestasi, melakukan kinerja yang sangat baik, namun akibat kasus-kasus OTT kepala daerah tersebut memberikan dampak pada penurunan kepercayaan masyarakat kepada sistem pemerintahan.
Padahal menurut Tito, sistem pemerintahan yang dibangun saat ini adalah tulang punggung eksistensi runingnya administrasi pemerintahan kenegaraan.
Oleh karena itu, Tito mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi tetap harus ditekan seminimal mungkin, karna ini penting untuk merubah bangsa Indonesia yang lebih baik lagi.
Karena bila pemerintah itu bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik maka diharapkan dapat memberikan dampak bagi pemerintah pusat melalui pendapatan bagi negara, pendapatan daerah meningkat, dan yang lainnya juga meningkat, sehingga faktor kesejahteraan dapat didongkrak dan menjadi salah satu solusi untuk menekan tindak pidana korupsi.
Menurut hasil analisis internal Mendagri disebutkan bahwa ada tiga hal mengapa tindak pidana korupsi terjadi. Pertama, terkait dengan sistem, menurut Tito tindak pidana korupsi yang terjadi dipengaruhi oleh sistem politik, biaya politik untuk menjadi kepala daerah sangat tinggi sementara ketika terpilih pemasukan bagi kepala daerah berkurang, tidak bisa menutupi biaya politik, sehingga terjadilah tindak pidana untuk menutupi biaya politik.
Belum lagi ketika sudah menjabat sebagai kepala daerah, membutuhkan dukungan-dukungan dan biaya logistik lainnya sehingga terpancing melakukan moral Hazard.
Hal yang perlu mendapat perhatian lainnya adalah sistem rekrutmen yang transaksional, karna sudah dimulai dengan rekrutmen secara transaksional maka kelak dia tidak akan bekerja secara maksimal, karna dia harus mengembalikan biaya transaksional sebelumnya.
Kemudian dalam administrasi pemerintah daerah itu sendiri masih membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, Tito mencontohkan birokrasi yang berbelit-belit, regulasi yang sengaja dibuat panjang sehingga atas nama regulasi maka terjadilah negosiasi transaksional. Oleh karena itu ungkap Tito, banyak hal yang harus diperbaiki dalam sistem itu sendiri.
Ia berharap suatu saat nanti ada kajian sistem pemerintahan yang lebih transparan, yang mengurangi kontak fisik dengan cara digitalisasi.
Diakui bahwa digitalisasi ini melahirkan banyak konsep-konsep yang lebih transparan dan lebih mudahkan urusan, seperti konsep smart city, smart government, mulai perencanaan sampai eksekusi dibuat secara digital.
Kedua adalah terkait integritas moral. Akibat moral yang kurang baik, mental individu yang kurang baik, dan berfikir bahwa jabatan bukan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga memanfaatkan jabatan yang mengakibatkan integritas seseorang menjadi kurang baik. Menurut Tito, integritas merupakan hal yang sangat penting disamping kesejahteraan yang diberikan secara cukup.
Ketiga adalah budaya organisasi. Ia mengungkapkan bahwa seringkali kultur atau praktek-praktek salah terjadi dalam budaya, sehingga menjadi biasa. Inilah yang menimbulkan tekanan-tekanan yang dapat menjerumuskan dalam tindak pidana korupsi.
“Contoh kalau tidak menyetor kepada pimpinannya itu dianggap salah sehingga kalau tidak menyetor, dianggap tidak loyal kepada pimpinan. Kemudian bila bawahan tidak berhasil atau tidak memberikan setoran dinggap tidak berhasil. Nah budaya begini harus dipotong.” Kata Tito.
Oleh karena itu diperlukan kekompakan dari atas sampai bawah, memiliki satu frekuensi mindset yang sama. Dan ia tidak menginginkan seperti orang membuka kulit kacang yang tinggal menunggu giliran saja.
Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyampaikan terobosan baru dalam pengadaan barang dan jasa, mulai e-katalog pusat, e-katalog sektoral, dan e-katalog daerah atau lokal.
Tito berharap terobosan baru ini dapat memotong pola-pola Hazard yang menyimpang, dan mengurangi pertemuan secara fisik, yang terkadang terjadi negosiasi yang pada akhirnya menjerumuskan pada tindak pidana korupsi.
Setelah mendengarkan paparan Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Bupati Zairullah Azhar meminta kepada seluruh SKPD untuk memperhatikan sistem birokrasi yang dibangun, kemudahan dalam perizinan, dan kemudahan bagi pengusaha lokal dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah melalui barang dan jasa. (MAS)
