TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Andi Irmayani Rudi Latif, menghadiri kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Implementasi Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2025 sekaligus menyatakan kesiapan penuh daerahnya untuk memperkuat layanan Posyandu.
Acara sosialisasi yang digelar di Banjarbaru, Senin (13/10/2025), menghadirkan narasumber utama dari pusat, yaitu Sekretaris Umum Tim Pembina Posyandu, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si, untuk memberikan panduan teknis implementasi kebijakan Posyandu terintegrasi 6 bidang SPM.
Ketua TP Posyandu Kalsel Hj. Fathul Jannah Muhidin hadir membuka acara sekaligus menyampaikan sambutannya, beliau memuji pencapaian Posyandu di Kalsel dan menekankan perlunya layanan terintegrasi lintas sektor.
“Posyandu harus menjadi pusat pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Para kader harus mampu memberikan layanan yang berintegrasi, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan sosial,” ujar Hj. Fathul Jannah.
Hj. Fathul Jannah juga menjelaskan bahwa prestasi Posyandu Kalsel telah diakui secara nasional.
“Kita patut berbangga bahwa upaya kita dalam pelayanan dasar melalui Posyandu 6 Bidang SPM telah diakui secara nasional, bahkan meraih predikat terbaik dalam lomba inovasi. Ini tidak lepas dari kerjasama dan perjuangan seluruh Ketua TP Posyandu Kabupaten/kota. Mari kita pertahankan yang terbaik ini menjadi lebih baik lagi” ungkapnya.
Menanggapi arahan dari Kemendagri dan Provinsi, Andi Irmayani Rudi Latif, menyatakan bahwa Posyandu 6 Bidang SPM merupakan inovasi relevan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kami menyambut baik kegiatan ini. Ini adalah peta jalan bagi kami untuk memastikan Posyandu di Tanah Bumbu benar-benar melaksanakan sinergi lintas sektor. Kami berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan Posyandu 6 Bidang SPM agar manfaatnya menjangkau lapisan masyarakat terbawah,” jelas Andi Irmayani.
Sosialisasi ini menjadi momentum penting bagi Tanah Bumbu untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pusat dan provinsi, demi mewujudkan pelayanan dasar yang optimal. (Iq)
