14 Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah Segera Dilebur Jadi Satu

- Editor

Rabu, 23 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANAH BUMBU, Goodnews.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Bumbu mengajukan Raparda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Komisi I, Senin (21/8/2023).

Kepala Bapenda Eryanto Rais menyampaikan sebanyak 14 Perda (Peraturan Daerah) akan dilebur menjadi satu terkait dengan PDRD Kabupaten Tanah Bumbu, baik itu pendapatan melalui Bapenda maupun dari dinas lainnya.

”Berdasarkan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka kami punya inisiatif untuk mengajukan ketentuan pajak dan retribusi daerah dimana sebelumnya terpisah antara pajak daerah dan retribusi daerah,” ucap Eryanto Rais.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya katanya, aturan ini diatur secara terpisah-pisah sehingga ia mengusulkan untuk segera digabungkan paling lambat 4 Januari 2023, sebagaimana aturan yang lebih tinggi diatasnya.

Hasil dari Perda PDRD nanti akan digunakan oleh dinas atau badan penghasil daerah seperti Bapenda, Dishub, DLH, Disbudporpar, Dinas Perikanan, Perkimtan, PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bagian Umum, DKUMPP, BPKAD, Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Baca Juga :  Teng, Voli Putra Tanah Bumbu Bawa Pulang Medali Emas Porprov Kalsel

Masih menurut Eryanto Rais, pengajuan Raperda telah dibahas dan diskusikan dengan SKPD terkait dan para pengusaha, kemudian menyampaikannya ke DPRD Tanah Bumbu.

Namun Ketua Komisi I DPRD Bobby Rahman menyampaikan bahwa raperda yang diajukan itu nampaknya ada kemiripan dengan konsep Omnibus law yang menggabungkan beberapa peraturan.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Nani Arianti, menegaskan bahwa kehadiran raperda PDRD nantinya akan mencabut peraturan-peraturan sebelumnya terkait pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Desain pajak dan retribusi daerah mengacu pada perluasan jenis pajak, menambah jenis pajak, menaikkan tarif maksimum, dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan jenis pajak dan retribusi daerah, yang mengedepankan penyederhanaan regulasi dan menjaga sustainable pendapatan daerah.

Baca Juga :  DWP Tanah Bumbu Ingin Tiru Prestasi Barito Kuola

Tetapi dari lampiran yang termuat dalam pengajuan raperda PDRD, Komisi I menganggap masih terlalu tinggi dan tidak berpihak kepada rakyat kecil, sehingga masih perlu pembahasan panjang sebelum sampai kepada pengesahan.

Anggota Komisi I Andi Erwin, menyampaikan perlu pembahasan lebih lanjut, bahkan mungkin membutuhkan waktu satu bulan lamanya, karena harus memperhatikan angka-angka pada lampiran, dengan alasan, jika Raperda sudah disahkan maka angka-angka tersebut tidak dapat dirubah lagi.

Ia menilai, angka-angka yang tercantum dalam lampiran PDRD dianggap masih banyak yang memberatkan masyarakat bawah tetapi meringankan masyarakat di level atas. (MAS)

📢 Bagikan artikel ini:

💡 Tips: Pilih style "Minimal" untuk tampilan thumbnail terbaik di WhatsApp

🖼️ Share Dengan Thumbnail

📱 Share Simple 🔥 Share Unique ⭐ Share Premium
🎯 Pilih style yang sesuai kebutuhan Anda

Berita Terkait

Pemkab Tanbu Kerja Sama Keamanan Siber dengan BSSN
Bupati Tanah Bumbu Apresiasi Kerja Keras Disdukcapil
Pemkab Tanbu Rapat Verifikasi Renja Berbasis Kinerja Anggagaran 2026
Bupati Tanbu Ingatkan Pentingnya Layanan Publik Desa
Upaya Good Governance, Pemkab Tanbu Gelar Manajemen Risiko
Siapkan Generasi Unggul, Pemkab Tanah Bumbu Jalin Kerjasama Cambridge University
Buka Forum Anak Daerah, Andi Rudi Latif: Anak Adalah Amanah
RAN HAM Tanah Bumbu Raih Nilai Sempurna

Berita Terkait

Selasa, 8 Juli 2025 - 16:09 WIB

Pemkab Tanbu Kerja Sama Keamanan Siber dengan BSSN

Selasa, 8 Juli 2025 - 16:04 WIB

Bupati Tanah Bumbu Apresiasi Kerja Keras Disdukcapil

Senin, 7 Juli 2025 - 14:09 WIB

Pemkab Tanbu Rapat Verifikasi Renja Berbasis Kinerja Anggagaran 2026

Senin, 7 Juli 2025 - 13:16 WIB

Bupati Tanbu Ingatkan Pentingnya Layanan Publik Desa

Senin, 7 Juli 2025 - 13:11 WIB

Upaya Good Governance, Pemkab Tanbu Gelar Manajemen Risiko

Berita Terbaru

DPRD Tanah Bumbu

Bupati Tanbu: Persetujuan LPj APBD 2024 Bukti Komitmen Legislatif

Selasa, 8 Jul 2025 - 16:49 WIB

Tanah Bumbu

Pemkab Tanbu Kerja Sama Keamanan Siber dengan BSSN

Selasa, 8 Jul 2025 - 16:09 WIB

Tanah Bumbu

Bupati Tanah Bumbu Apresiasi Kerja Keras Disdukcapil

Selasa, 8 Jul 2025 - 16:04 WIB